Membongkar Sebab Harga Sembako Naik Terus, Benarkah Efek El Nino Saja ?

Pengamat menyebut lonjakan harga pangan belakangan ini bukan semata karena efek El Nino tapi juga tata kelola pangan di dalam negeri yang buruk. (CNN Indonesia/Cintya Faliana).

JAKARTA -- Harga bahan pokok tak banyak berubah menjelang akhir 2023. Cabai, gula, hingga minyak goreng semuanya kompak mahal.

Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sampai harus mengerek harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita. Harga minyak jenis ini rencananya akan dinaikkan dari Rp14 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menteri koordinator (menko) dulu untuk jadi Rp15 ribu (per liter)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/11)

Di tempat lain, Zulhas kaget harga cabai melonjak hingga Rp120 ribu per kg. Ia menemukan peristiwa ini kala berkunjung ke Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tak hanya satu pedagang, naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang lain. Mereka mengaku kenaikan disebabkan sedari cabai di pasar induk yang dipatok Rp100 ribu per kg.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg pada awal pekan ini. Kemudian, gula kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian melihat adanya kompleksitas biang kerok mahalnya harga bahan pokok. Setidaknya ada dua pokok alasan yang menjadi biang kerok kenaikan harga bahan pokok itu, yakni; El Nino dan permintaan yang meningkat.

"Stabil mahal karena beberapa komoditas, seperti beras dan cabai yang mayoritas dipenuhi dalam negeri disebabkan dua faktor, yakni supply terganggu akibat El Nino dan demand masyarakat relatif tinggi menjelang Nataru serta momentum pesta demokrasi (Pemilu 2024)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).

Sedangkan beberapa komoditas lain, seperti gula, yang 60 persen dipenuhi dari impor harganya dipengaruhi kondisi di level global. Eliza menyinggung kini harga gula berfluktuasi karena India sebagai salah satu negara pengekspor membatasi pengirimannya.

Mirip seperti Indonesia, India juga memasuki tahun pemilu sehingga pemerintahnya berkepentingan menjaga stabilitas harga demi menghindari chaos.

Eliza menganggap sengkarut masalah pangan Indonesia sekarang sudah selayaknya fenomena gunung es. Kendati, ia mengakui yang terlihat kini seolah-olah harga mahal murni imbas El Nino.

"Padahal jika kita dalami, persoalan pangan ini tidak terlepas dari tata kelola yang masih semrawut. Data pangan yang akurat dan real time tidak ada, insentif bagi petani berkurang, subsidi pupuk dan solar dikurangi sehingga biaya produksi meningkat serta berujung kepada kenaikan harga di konsumen," kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti rantai pasok yang masih panjang sehingga menyebabkan inefisiensi. Kurangnya research and development (RnD) untuk menerapkan teknologi yang bisa menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya turut ia permasalahkan.

"Karena kurangnya insentif bagi petani serta kurangnya RnD menyebabkan kita ketergantungan impor. Ketergantungan impor ini sudah bertahun-tahun lamanya, bukan satu atau dua tahun terakhir saja. Sayangnya, ini tidak ditangani dengan kebijakan komprehensif karena ada konflik kepentingan," tutur Eliza.

Menurutnya, persoalan pangan yang sistemik mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan komprehensif. Eliza menegaskan impor dan operasi pasar yang dilakukan selama ini hanyalah short cut penyelesaian masalah jangka pendek.

Selain solusi jangka pendek, ia menekankan pentingnya komitmen menempuh perbaikan tata kelola dalam jangka menengah dan panjang.

"Political will dan paradigma pembangunan pertanian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dipilih. Jika paradigmanya kemandirian pangan, maka sedari dulu sudah dibenahi persoalan-persoalan yang seperti fenomena gunung es tersebut," sindir Eliza.

"Isu pangan ini klasik, dari sejak saya kuliah dulu itu terus persoalannya. Jadi memang strateginya yang kurang tepat karena masih kurang komprehensif dan itu semua bergantung pada political will dan paradigma pembangunan pengambil kebijakan," tambahnya.

Mengintip masalah pangan di negeri orang, apakah yang terjadi di RI wajar?

Eliza menyebut persoalan pangan tiap negara sejatinya berbeda-beda. Itu semua tergantung dengan kekayaan sumber daya alam dan kebijakan yang diambil pemerintahnya.

Jika negara yang bergantung dengan pasokan global alias tidak mandiri, Eliza menilai harga pangannya akan tidak stabil hingga bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Ia mencontohkan negara-negara Arab, di mana saat harga gandum naik pada musim semi membuat harga roti meroket dan memicu kemarahan rakyat.

Tak Ada Kemauan Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan

Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menganggap lumrah kenaikan harga pangan dalam suatu periode tertentu. Akan tetapi, masalah vitalnya adalah bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis pangan tersebut.

"Di negara-negara lain, seperti India, China, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Pakistan, semua negara tersebut telah memiliki sistem pengamanan pangan dalam negeri dengan memperkuat cadangan pangan nasionalnya," ungkap Syaiful.

"Mereka melakukan riset dan pengembangan teknologi dengan investasi cukup besar untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Sedangkan Indonesia, sampai saat ini tidak ada political will dari pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Akibatnya, ketika terjadi krisis pangan bingung mencari sumber pangan

Ia kemudian menyoroti langkah impor dan operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Khusus untuk beras, Syaiful menilai tidak ada efek terhadap penurunan harga.

Syaiful menegaskan alasannya karena beras impor yang masuk ke dalam negeri lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial ketimbang operasi pasar.

"Akibatnya, harga beras di pasar tetap tinggi karena memang jumlah beras yang beredar lebih kecil dari kebutuhan konsumen. Seharusnya pemerintah juga memprioritaskan bagaimana membanjiri beras di pasar agar harga beras kembali turun," tegas Syaiful.

"Sementara itu, tata kelola impor pangan juga masih dipenuhi dengan permainan rente ekonomi sehingga membuat harga pangan impor, seperti bawang putih dan gula rafinasi di konsumen menjadi mahal," imbuhnya.

Belum lagi permainan pengaturan kuota impor yang membentuk kartel tersendiri dengan bersekongkol menetapkan harga di distributor dan konsumen. Pada akhirnya, Syaiful melihat konsumen menjadi korban dan dirugikan karena harus membeli pangan dengan harga yang seharusnya bisa lebih murah.(CNN indonesia)