Cak Imin Sepakat Semua Capres & Cawapres Harus Siap Diperiksa KPK

Ilustrasi. Cak Imin diperiksa KPK terkait kasus saat menjabat Kemnaker 2012. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

JAKARTA -- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons soal usulan agar KPK memeriksa seluruh bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024. Dia mengatakan semua orang harus siap jika dipanggil KPK.

"Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap," ujar Cak Imin di Pondok Pesantren Al-Aqobah Tebuireng dikutip detikcom di Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9).

Cak Imin yang kini bacawapres Anies Baswedan itu menuturkan dirinya selalu siap jika diperiksa KPK. Terlebih, dia mengaku pun telah diperiksa oleh KPK beberapa hari lalu.

Pemeriksaan terhadap Cak Imin diketahui terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

"Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan," ucapnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi.

"Sebagai pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (9/9)/.

Sahroni menyebut, jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.

Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, dan Prabowo dengan Food Estate.

Sahroni pun ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan saksama. Sebab, dia menilai ini akan menjadi langkah yang fair bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik.(CNN indonesia)