Tito Karnavian Enggan Tanggapi Sikap Ganjar dan Koster Tolak Israel

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian enggan menanggapi sikap kepala daerah yang menolak kedatangan timnas Israel lantaran Presiden Jokowi sudah bicara mengenai hal itu (Arsip Kemendagri)

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian enggan menanggapi sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak menghelat pertandingan tim nasional Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di wilayahnya. 

Tito enggan menanggapi karena Presiden Joko Widodo sudah bicara mengenai hal itu. Karenanya, Tito merasa tak ada lagi yang perlu disampaikan.

"Sudah ada pernyataan dari Pak Presiden, masa saya ikut menanggapi lagi?" jawab Tito singkat saat ditemui di Komisi II DPR RI, Rabu (29/3).

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (28/3 petang, Jokowi mengatakan telah sepakat dengan Duta Besar Palestina untuk RI yakni tidak mencampuradukkan olahraga dengan politik.

Selain itu, Jokowi memastikan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 itu tak akan mengganggu konsistensi Indonesia dalam bersikap mendukung kemerdekaan Palestina.

"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita kepada Palestina. Karena, dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," katanya.

Jokowi juga sudah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke Swiss untuk berbicara dengan FIFA.

Sebelumnya, FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali karena penolakan terkait partisipasi timnas Israel U-20.

Buntut sikap kepala daerah, organisasi masyarakat hingga organisasi keagamaan yang menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang rencananya digelar di enam provinsi, meliputi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Penolakan dari sejumlah kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang paling menjadi sorotan.

Sikap beberapa kepala daerah itu pun memantik pendapat dari pengamat politik agar Mendagri dapat turun tangan mengatasi polemik terkait.

"Mendagri perlu menginisiasi pertemuan dengan Ganjar Pranowo dan/atau Wayan Koster dalam rangka menjelaskan lebih jauh dampak yang mungkin ditimbulkan dari pernyataan kedua kepala daerah tersebut," kata pengamat politik Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (28/3).

Menurut Ardha, Tito juga seharusnya cepat mengeluarkan pernyataan resmi agar polemik ini mereda

"Sebaiknya Mendagri dapat memberikan pernyataan yang bersifat meredam penolakan sejumlah kepala daerah," ujar Ardha.(CNN indonesia)