Timnas Israel, Tafsir Konstitusi dan Politik Ceruk Islam

Ilustrasi. Demo penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahi)

JAKARTA -- Publik riuh memperdebatkan keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pertengahan tahun ini. Sejumlah partai ikut bersuara dengan membawa-bawa konstitusi dan isu agama. Indonesia adalah negara yang ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Israel menjadi satu dari 24 negara yang akan bertanding di Piala Dunia U-20.

Gelombang penolakan kehadiran Israel menguat beberapa pekan terakhir. Sejumlah ormas Islam memberi pernyataan lewat media massa. Ada pula yang menggelar demonstrasi untuk menolak kehadiran Israel.

Penolakan juga datang dari beberapa partai politik. PKS, partai berbasis ideologi Islam, menolak kehadiran Israel karena konflik dengan Palestina.

Belakangan, PDIP yang dikenal sebagai partai nasionalis juga ikut menyatakan penolakan. PDIP menyinggung amanat konstitusi soal hak kemerdekaan bagi segala bangsa. Mereka juga mengenang perjuangan Bung Karno dalam memerdekakan Palestina.

Penolakan PDIP tak sebatas kata. Dua kepala daerah PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kehadiran Israel.

Penolakan Koster diduga jadi pemicu pembatalan drawing atau undian Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar pekan lalu di Bali. Hal itu membuat nasib Indonesia sebagai tuan rumah menjadi tanda tanya.

Pada saat yang sama, pihak Palestina tak mempermasalahkan kehadiran Timnas Israel di Indonesia. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan kehadiran setiap negara dalam kompetisi itu tidak berkaitan dengan politik.

"Kita tahu bahwa masing-masing federasi olahraga ini memiliki aturan sendiri termasuk FIFA. Dalam kaitan ini, Indonesia telah berhasil memenangkan bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20," kata Al Shun saat konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/3).

Sikap positif Palestina yang bertolak belakang dengan sikap sejumlah partai dan politikus di Indonesia jadi tanda tanya tersendiri. Ada dugaan, sikap para politikus dan partai yang menolak kehadiran timnas Israel, adalah upaya mempolitisasi isu olahraga. 

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyoroti sikap dua partai, yaitu PKS dan PDIP.

Menurut Agung, PKS sejak dulu memang terkenal punya perhatian khusus terhadap isu Israel-Palestina. Sementara itu, PDIP membuat manuver yang mengejutkan.

"PDIP, suka atau tidak, ingin mengambil ceruk pemilih Muslim yang selama ini aware dengan isu Israel-Palestina," kata Agung saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (27/3).

Agung mengatakan hal itu terlihat dari penolakan PDIP hanya pada ajang sepak bola. Padahal, ada sejumlah atlet asal Israel yang sudah datang ke Indonesia untuk berkompetisi di beberapa cabang olahraga.

Dia menilai penolakan PDIP secara totalitas dalam momen ini tak lepas dari hitung-hitungan politik. Sebab, isu ini populis dan berpotensi mendongkrak suara di salah satu ceruk pemilih terbesar, yaitu umat Islam.

"Pemilih muslim besar, pencinta sepak bola banyak, otomatis kalau tidak direspons baik akan jadi bumerang dan blunder," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah PDIP tiba-tiba muncul menolak Israel. Dia mengaku sudah melobi pemerintah sejak akhir tahun lalu.

"Saya pribadi sudah melakukan lobi-lobi sejak Agustus 2022 lalu ke pemerintah untuk memberikan masukan," ucap Hasto pada 'Political Show' CNN Indonesia TV, Senin.

Bagaimana sikap konstitusi kita?

Pakar hukum tata negara sepakat para bapak bangsa telah menolak kerja sama diplomatik dengan Israel karena amanat konstitusi. Namun, para pakar terbelah saat merespons kehadiran Timnas Israel di Indonesia dari sisi konstitusi.

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto penerimaan Indonesia terhadap Timnas Israel tak melanggar konstitusi. Dia beralasan Timnas Israel hadir sebagai undangan FIFA dan telah lolos kualifikasi.

Menurutnya, penerimaan Indonesia atas Timnas Israel bukan bagian dari sikap politik diplomasi. Hal ini murni ajang olahraga internasional yang berlandaskan ketentuan FIFA.

"Tidak berpengaruh (ke Konstitusi) karena ini bukan sikap politiknya Israel, tetapi prestasi olahraga melalui kualifikasi. Beda dengan Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia," kata Aan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret Agus Riwanto melihat pemerintah sudah seharusnya menolak kehadiran Timnas Israel karena amanat konstitusi.

Dia berkata kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 merupakan bagian dari diplomasi. Padahal, ucapnya, Indonesia jelas-jelas tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara itu.

"Diplomasi bukan hanya bertemu, bicara kesejahteraan, tetapi juga diplomasi seni budaya dan olahraga. Itu diplomasi. Kalau tidak punya hubungan, Israel tiba- tiba ikut dalam hajatan relasi internasional?" ucap Agus.

Dia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil sikap. Apakah menolak ataupun menerima kehadiran Israel,  sikap itu perlu segera dinyatakan ke publik internasional.

"Lebih baik Presiden tangkap aspirasi dari berbagai kalangan, lalu menjadikan dirinya sebagai representasi rakyat dan menyatakan jelas ke publik soal sikap bangsa Indonesia," ujarnya.(CNN Indonesia)