Tolak Pamdal Di DPRD Banyuasin, Masyarakat Demo

 BANYUASIN Oganpost.com - Gabungan tokoh pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Banyuasin, menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Banyuasin. Kedatangan mereka mendesak Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan (Sekwan) membubarkan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang selama ini di bentuk dan bertugas mengamankan di kantor DPRD kabupaten Banyuasin tersebut.

  Salim Ketua Lembaga Evaluasi dan Monitoring Anggaran Negara (Leman) Sumsel Kabupaten Banyuasin mengatakan, dirinya bersama beberapa rekan lembaga lainnya meminta, agar Plt Sekwan Banyuasin segera mengevaluasi pembentukan Pamdal kantor yang diduga tidak tepat sasaran, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah untuk pengamanan sudah dilimpahkan ke Pol pp.

"Kami yang tergabung dalam Lembaga Evaluasi dan Monitoring Anggaran  Negara (LEMAN) Banyuasin terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi melakukan kontrol sosial terhadap pembangunan  dan keberadaan aset Dewan di Banyuasin. Menurut pandangan sehat kami apa yang dibentuk Plt Sekwan untuk pengamanan tidak tepat sasaran mengangkat orang luar, sedangkan Polpp pungsinya sudah jelas, hal tersebut menurut kami adalah pemborosan uang anggaran negara," papar Ketua Leman Salim, Senin (15/4).

Hasil investigasi tim beberapa pekan yang lalu di perkantoran Pemkab Banyuasin khususnya  kantor DPRD Kabupaten Banyuasin, ada beberapa permasalahan yang perlu disikapi dan dikoreksi.

  " Pembentukan pamdal ini hanyalah sebuah pemborosan uang negara, selain itu juga rosedur dan payung hukum status PAMDAL kantor DPRD Banyuasin ini tidak ada, oleh sebab itu kami minta kejelasan atau di bubarkan," jelasnya.  

  Sementara itu , dalam orasinya  Edi Giting, Indo Sapri, Ari Angara dan Suhaimi, serta beberapa ketua lembaga di Banyuasin mengatakan aksi ini berangkat dari rasa peduli terhadap Kabupaten Banyuasin, diduga pembentukan Pamdal melibatakan premanisme sebagai kepala keamanan di kantor Sekretaris Dewan Kabupaten Banyuasin.

"Kewajiban kami melakukan kontrol terhadap proses pembagunan yang berlangsung di kabupaten, maupun proses pembentukan pamdal oleh Plt Sekwan ini, kami selaku element masyarakat yang menyatakan sikap, atau teguran bagi OPD yang salah melangkah," kata mereka," tegasnya.

 Lanjut mereka, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin untuk segera mengevaluasi Keberadaan Pamdal di kantor Sekretariat Dewan, dan bila dianggap perlu untuk segera dibubarkan.

"Kami menunggu sikap dan kinerja Plt. Sekwan untuk menyikapi dan menyelesaikan permaslahan yang terjadi, apabila tidak ada solusi yang kongkrit kami meminta Plt. Sekwan Kabupaten Banyuasin untuk Mengundurkan diri dari Jabatanya," sambung Darsan.

Aksi Demo Oleh Masyarakat Menuntut Pembubaran Pamdal.