Kuasa Hukum Sentosa Group Minta Polda Sumsel Tuntaskan Laporan Kliennya

Palembang, oganpost.com - Kuasa Hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) group , Epritz Siahaan SH, mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau kembali Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Muba dengan Kabupaten Muratara Provinsi Sumsel. Karena menurutnya aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan produk hukum baru.

Elpritz menuturkan, pada tahun 2013 terbentuk daerah otonomi baru (DOB) yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 dan ini sudah disepakati oleh semua pihak yang terdiri dari tiga Pemerintah Provinsi yaitu, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, para Ketua DPRD Provinsi, serta 4 Bupati dari 4 Kabupaten dan ketua DPRD masing-masing Kabupaten.

"Ketika ada yang tidak setuju maka persetujuan itu harus disepakati oleh para pihak terkait dikarenakan undang-undang yang mengatur dengan undang-undang otonomi baru yang membentuk Kabupaten Musi Rawas," katanya kepada media saat konferensi pers di kantor Sentosa Group Palembang, Kamis (28/12/2018).

Lanjutnya, dalam perjalanan dibentuklah tapal batas yang berhubungan jelas terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 dan Permendagri nomor 50 tersebut jelas menyatakan sesuai dengan Undang-Undang 2013, tentang tapal batas.

Terlebih dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa wilayah dari Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Musi Rawas, bukan dari Kabupaten Musi Banyuasin.

"Mengenai tentang Pembentukan tapal batas ini oleh kabupaten Musi Rawas dan kabupaten Musi Banyuasin itu cukup lama semenjak tahun 2009 sampai akhirnya dibentuk melalui undang-undang otonomi baru itu, tapal-tapal batas itu, sampai tahun 2013 kurang lebih hampir empat tahun lamanya, untuk membentuk itu, memang tidak gampang," ungkap Epritz.

Dikatakannya, kesepakatan itu tiba-tiba berubah tanpa ada kesepakatan bersama. "Kenapa tanpa ada kesepakatan bersama Kabupaten Musi Banyuasin jelas menolak, disinilah akibat dampaknya bagi klien kami," tambahnya.

Menurut Elpritz, Permendagri yang baru tersebut dibuat hanya dalam tempo tidak sampai tiga bulan, padahal untuk membentuk itu saja, untuk membentuk tapal batas yang sesuai dengan undang-undang saja, hampir empat tahun, ini hanya tiga bulan, tanpa ada kesepakatan awal, padahal kata dia Pemdanya kalau melihat data tidak pernah menyetujui perubahan tersebut.

Elpritz Siahaan SH, saat menjawab pertanyaan dari awak media menjelaskan bahwa kliennya berinvestasi pada lahan yang telah disepakati itu dengan luas kurang lebih 12 ribu hektar.

"Pada saat investasi itu dilakukan klien kami menanam kelapa sawit, dan tiba-tiba dilahan klien kami ini yang katanya bukan milik klien kami melainkan di klaim oleh kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga tanaman-tanaman yang sudah ditanam itu, kemudian dibongkar dan digusur. Setelah diketahui ternyata yang melakukan pengrusakan itu ternyata melakukan juga aktivitas penambangan batubara yang mana ijinnya sampai saat ini adalah masuk wilayah ijin perusahaan klien kami PT SKB.

"Sampai saat ini yang diakui oleh pemerintah bahwa itu masih lahan yang dikuasai oleh PT SKB group. Kok ujug-ujug bisa ada penyerobotan lahan yang mana mengelola batubara. Hal itupun mereka tidak mau meminta ijin kepada klien kami," terangnya.

"Mungkin, kalau misalnya ijin ke klien kami karena kami punya yang diatas, mungkin saja bisa dibicarakan, mungkin, tapikan ini tidak, ujug-ujug langsung menggali, menggusur, merusak lahan kami terus dia mengambil batubaranya," terangnya.

"Pertanyaannya ijinnya dari siapa, ijinnya dari siapa, apakah ke Muba, saya yakin sampai saat ini informasi yang kami dapat itu tidak pernah mendapatkan ijin dari Muba. Lalu ijinnya ke siapa," katanya menuturkan.

Kalaupun tidak mendapat izin tambah Epritz, maka kalau berinvestasi ada biaya-biaya yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pemerintah melalui jalur resmi dan jelas. "Nah itu biayanya masuk ke siapa, kalau Muba tidak, lalu ke siapa PADnya itu," tanyanya kepada awak media.

"Atas penyerobotan ini kami sudah melaporkan hal ini kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan nomor laporan polisi STTLP/73/I/2018/SPKT," ujarnya.

Elpritz Siahaan SH mengatakan bahwa laporan kliennya ini sudah hampir satu tahun lamanya sampai dengan hari ini pun belum ada kejelasan dari Pihak Penyidik, dirinya berharap kepada Penyidik Polda Sumsel khususnya Subdit I Direskrimum agar dapat segera menuntaskan perkara ini dengan cepat dan profesional.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Slamet Widodo membenarkan adanya laporan dari PT Sentosa Kurnia Bahagia yang lahannya telah di serobot. Dalam perkara ini penyidik Polda Sumsel masih melakukan penyelidikan. (are)