Camat Kayuagung : Kecamatan Tidak Mempersulit Warga Untuk Berurusan Surat Pengantar KK

Surat Pengantar Pembuatan KK

KAYUAGUNG oganpost.com-Camat Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) Sumatera Selatan(Sumsel) Dedi Kurniawan STTP mengatakan pihak Kecamatan tidak mempersulit warga untuk berurusan surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga(KK),”Untuk persyaratan surat pengantar pembuatan KK kita lakukan sesuai prosedur dan aturan yang ada,diantaranya membawa surat pengantar dari kepala desa,fhotocopy surat nikah yang dilegalisir dan juga lembaran F,ini dilakukan bukan untuk mempersulit warga dalam berurusan namun kita lakukan dalam bentuk kehati-hatian kita,”ujar Camat Kayuagung kepada oganpost.com senin(17/12/2018).

Dikatakan dia sebenarnya kecamatan ini hanya membuat surat pengantar namun yang harus lebih teliti itu adalah kepala desa,ketika memberikan surat pengantar kepala desa harus memastikan bahwa betul itu warganya,”Sekarang inikan yang jadi masalah banyak orang-orang asing apalagi ini mendekati pileg dan pilpres jadi memang kehati-hatian dari Capil itu ditularkan kekecamatan jadi kami bukan tidak percaya kepada kepala desa ataupun lurah,”ucapnya.

Lanjut dia seperti contoh  kasus yang dari kelurahan sidakersa dimana warganya mengajukan surat pengantar pembuatan KK,warga itu pindahan entah dariman tidak karuan,KTP lamanya tidak ada,ini jelas tidak bisa diberi surat pengantar,”Karena surat nikahnya ada akhirnya kami menawarkan untuk membawah data kependudukan lainnya yakitu ijaza,namun warga ini tidak memiliki ijaza,kami tidak berani mengeluarkan surat pengantar,kita takut siapa tau minsalnya orang ini larian,”paparnya.

”Dilakukan ini bukan untuk mempersulit warga tetapi dalam rangka kehati-hatian kami,sebenarnya tanpa itu bisa,namun sekarang siapa yang bisa menjamin,namun kalau minsalnya warga ini kami anggap sudah meyakinkan,cukup dengan pengantar kepala desa surat pengantar tersebut akan kita keluarkan,”tambahnya.

Sambung dia terkait persyaratan fhotocopy surat nikah yang harus dilegalisir ini dibutuhkan ketika data kependudukan lainnya tidak mendukung seperti belum memiliki e-KTP,KKnya belum ada artinya pengajuan untuk pembuatan KK baru harus melampirkan fhotocopy surat nikah yang di legalisir beda halnya dengan warga pindah alamat yang sudah memiliki e-KTP serta KK, untuk fhotocopy surat nikah tidak terlalu diwajibkan.

”Sejau Nomor Induk Kependukna(NIK) e-KTPnya singkron di NIK yang ada di KK asli tidak kita permasalahkan terkait persyaratan fhotocopy surat nikah tetapi KK aslinya harus keluaran terbaru paling tidak dikeluarkan dimasa kepala dinasnya pak Antonius Leonardo,sebaliknya kalau seandainya NIK e-KTP beda dengan NIK yang ada di KK, untuk legalitas KK yang akan dibuat tentu harus dilengkapi dengan fhotokopy surat nikah,ya kita lakukan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,”terangnya.

Tambah dia dasar persyaratan fhocopy surat nikah itu diterapkan sesuai dengan Permendagri,”Saya tidak ingat tentang aturan Permendagri nomor berapa yang jelas secara tertulis Permendagri itu ada,yang namanya dokumen kependuduan itu ada saling keterkaitan,yang jelas kalau warga itu ada e-KTP tidak kita persulit untuk pembuatan surat pengantar,akan kita bantu, hal persyaratan itu diterapkan kita takut saja kalau terjadi apa-apa,kan ketika bermasalah yang bertangung jawab mutlak itu adalah kepala desa dan camat,”ungkapnya/(aziz)