KPU OKI Laksanakan Sosialisasi Peraturan KPU

ONEWS.KAYUAGUNG(OKI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komring Ilir (OKI)melakukan sosialisasi peraturan KPU   No 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Propinsi dan DPR Kabupaten

   Sosialisasi dilaksanakan di gedung Aula KPU di jalan letnan marzuki djahril Kabupaten Ogan Komring Ilir jum, at 06/07/18

' Bertempat di ruangan aula KPU OKI, KPU OKI mengadakan Sosialisasi Peraturan KPU NO 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD, DPRD propinsi dan DPR kabupaten, Pemilihan Serentak pada tanggal 27 juni 2018 Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten ogan komring ilir sudah menggelar Pemilihan bupati dan Wakil bupati,

Salah satu alasan perlunya kegiatan sosialisasi ini adalah dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah, Sosialisasi ini semakin penting artinya karena pelaksanaan Pemilihan Tahun 2018 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 juni  2018 Peraturan KPU No 20 tahun 2018,tentang pencalonan DPR, DPRD, propinsi dan DPR,   

Peserta yang diundang untuk menghadiri kegiatan hampir semua kecamatan/Kota menghadiri acara tersebut

Ahmad menyampaikan kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu tahapan Pemilu 2018 yang harus dilaksanakan dan Tahapan pencalonan ini merupakan tahapan starategis. 

"Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Peserta Pemilu 2018 akan dilaksanakan bulan Juli 2018," ujar ahmad

Dalam kegiatan tersebut dihadiri semua elemen yang ada di Beltim.

Diharapkan elemen-elemen tersebut dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang sedang dilaksanakan KPU.

Sehingga bisa menciptakan suasana yang aman dalam setiap tahapan.

Dijelaskan ahmad, dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, kpu beltim selalu berkoordinasi dengan Panwaslu, Disdukcapil dan parpol Peserta Pemilu 2018.

"Kami berharap para Parpol peserta Pemilu dapat memahami dan mengetahui mekanisme dalam pencalonan kadernya sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten," jelasnya (roni/sdl)