Tidak Terbukti Lakukan Pelanggaran,Laporan Terhadap PLT Bupati OKI Di Tolak

ONEWS.KAYUAGUNG – Plt Bupati OKI HM Rifai SE akhirnya lolos dari tudingan tidak netral dalam pilkada OKI 2018, hal tersebut terungkap setelah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan laporan Ahmad Syamsir Cs tidak dapat ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Plt Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), HM Rifai SE, rabu (2/5), lalu dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten OKI, lantaran dinilai tidak netral karena diduga mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Calon Bupati dan Wakil Bupati OKI pada Pilkada 27 Juni 2018.

Komisioner Panwaslu OKI Ikhsan Hamidi didampingi Hadi Irawan dan jajaran penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari jajaran kepolisian dan kejaksaan, senin (7/5/2018) malam, mengatakan, laporan yang masuk ke panwaslu dengan Nomor laporan 03/LP/PB/KAB/06.12/V/2018 dengan pelapor Ahmad Syamsir tidak dapat ditindaklanjuti.

Alasan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan bahwa berdasarkan barang bukti yang di berikan pelapor yaitu berita online dari Azhari Mayan terposting pada tanggai 24 November 2017, dari tribun news tanggal posting 24 November 2017, dan media online ampere.co. pada saat berita itu terposting oleh media online tersebut, pelapor tidak dalam kewenangan nya membuat program dan kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon karena berdasarkan klarifikasi bahwa pengambilan gambar yang di lakukan pada saat menghadiri undangan dan pada tanggal tersebut azhari belum merupakan pasangan calon / belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering ilir.

Kemudian bahwa berdasarkan barang bukti yang diberikan pelapor yaitu komentar terlapor pada Facebook Di Posting pada tanggal 29 desember 2017 pukul : 17.58 Wib pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering ilir.

Bahwa terlapor tidak dalam kapasitas kewenangannya untuk menentukan desain atau orang yang memerintah untuk membuat desain baleho tersebut. “Untuk baliho himbauan yang dibuat oleh bagian humas pemkab OKI, kita sudah lakukan klarifikasi dan memang tidak ada perintah untuk memilih font atau huruf yang dipermasalahkan, alasan dari pembuat desain semata-mata untuk seni.” katanya.(RR)