Pendamping PKH Minta Jatah,Kadinsos Berang

ONews.Kayuagung(OKI).Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI,  Amirudin, SSos berang. Setelah mengetahui informasi dugaan pungli dana PKH yang dilakukan oleh pendamping bantuan tersebut di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI. "Dian!!!  Cepat tindaklanjuti informasi ini, jangan kita dikaitkan, sementara lihat duitnya tidak pernah."cetus Amirudin, Selasa (22/5/2018)

Ditegaskan Amirudin, setiap kali menggelar rapat bersama para pendamping PKH, ia selalu mewarning pendamping agar jangan sekali-kali melakukan pungutan liar. "Saya selalu tegaskan kepada mereka jangan pernah lakukan potongan sekecilpun. "tegasnya.

Kerena menurut Amirudin, para pendamping PKH sudah mendapatkan gaji setiap bulannya."Mereka itu sudah ada honor. "ucapnya.

Untuk memastikan informasi ini,  pihaknya akan memanggil pendamping yang bersangkutan. "Akan kami panggil yang bersangkutan segera."janji Amirudin.

Informasi diterima menyebutkan. Pendamping bantuan PKH Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI diduga "nakal". Untuk mencari keuntungan ia berani minta jatah kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH di desa tersebut.

Praktek dugaan pungli ini terungkap, dari pengakuan masyarakat penerima bantuan itu. "Saat itu kami dapat dua kartu bantuan PKH,  sesuai aturan ternyata dalam satu keluarga tidak boleh menerima dua, akhirnya saya usulkan kalau bantuan itu dialihkan kepada orang yang tidak dapat. Kata pendamping boleh,  dengan catatan dana itu dibagi dua dengannya."kata pengakuan masyarakat.

Diduga praktek curang ini tetap berlangsung setiap kali pencairan dana PKH tersebut. Tidak hanya itu, pendamping tersebut juga menerima dana dari warga dengan alasan sukarela berkisar Rp20 sampai Rp50 ribuan per keluarga.

Saskia, pendamping PKH tersebut sempat dikonfirmasi terkait persoalan ini melalui ponselnya. Ia menjelaskan pemberian itu tanpa paksaan."Ya benar tapi sukarela."katanya.

Sementara disinggung praktek dana bantuan PKH yang diduga berbagi dua dengan dirinya. Ia langsung mematikan ponselnya. Berkali kali dihubungi lagi tidak pernah mengangkat.

Kepala Dinas Sosial, Amirudin, SSos melalui Kasi Bagian Bantuan Sosial,  Eka Damayanti,  mengatakan,  hal itu tidak dibenarkan."Tidak dibenarkan adanya potongan,  karena mereka sudah ada gaji."ujar Eka.(red)