Terkait Permasalahan Kepala Dinas PU Perkim vs UMKM, DPRD Muba akan Tunda Pengesahan LPJ

Ketua DPRD Muba Abusari Burhan memimpin rapat audiensi dengan gabungan asosiasi penyedia jasa konstruksi di raung rapat Banmus DPRD Musi Banyuasin, Kamis (12/4).

ONews, MUBA - Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Abusari Burhan SH Msi menerima audiensi dari gabungan Assosiasi Penyedia jasa kontruksi terkait aksi yang dilakukan pihak rekanan lokal untuk memutasikan Kepala Dinas PU Perkim diruang rapat BANMUS DPRD Musi Banyuasin, Kamis (12/4/18).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Lima Ketua Assosiasi Jasa kontruksi yakni Ketua Gapensi H Damsi Ucin, Ketua Askopindo Aries Ekananda, Ketua Askonas Erwin Ardiansyah, Ketua Aksi Fahmi dan Ketua Aspeknas Beni Hidayat, H Ibnu Sa’ad selaku Asisten III, Drs Aidil Fitri selaku Kepala Inspektorat, Kepala BKPSDM Sunaryo beserta seluruh kontraktor lokal yang ada di kabupaten Musi Banyuasin.

Damsih Ucin Selaku Jubir 5 Asosiasi pada rapat Audensi menyampaikan sesuai hasil RDP dengan komisi III, pihaknya meminta Kepala Dinas Perkim Mursali untuk dapat di ganti.

"Kami siap paparan, karena kami yang tergabung di 5 asosiasi merasa di zolimi, jika memang sistem lelang benar jujur kami siap mengaku kalah," jelasnya.

"Berdasarkan Data proyek diduga terarah, bahkan kami susah untuk bertemu, untuk bukti kami siap bahkan secara simbolis tuntutan kami sudah kami sampaikan bahkan siap untuk kejakarta mendampingi jika memang diperlukan jika tidak ada kami sendiri yang akan turun," sambungnya.

Sementara Asisten III Ibnu Saad dalam kesempatan itu menyatakan untuk hasil rapat akan di sampaikan bahkan akan dikoordinasikan,
"Namun untuk proses pergantian ada prosedur, jika dianggap sesuai maka yang bersangkutan akan diganti," ujarnya.

Senada Kadis BPKSDM Sunaryo, mengatakan, rekomendasi dan audensi tersebut akan menjadi bahan rekomendasi. 

 

Ketua DPRD Muba Abusari Usai Audensi Berpose Bersama Kontraktor lokal

"Untuk permintaan bukan kami tidak bisa mengabulkan namun semua ada sistem, kami dan inspektorat dan dinas terkait akan koordinasi ke ASN dan menteri kepegawaian, saya berharap hal ini dapat di tunda sesuai dengan pendoman pilkada," ujar Naryo.

Sementara H Abusari Burhan SH Msi mengatakan untuk apa yang telah disampaikan kepadanya selaku ketua DPRD berdasarkan hasil rapat awal dengan komisi III maka pihaknya akan mengeluarkan 3 poin putusan.

"Yang pertama diberikan waktu selama-lamanya 2 minggu terhitung surat ditanda tangani agar saudara Plt. Bupati mengganti saudara Mursalin, kedua tidak di benarkan melakulan lelang sebelum Kadis perkim di ganti, Ketiga apabila Poin pertama dan kedua tidak di indahkan maka kegiatan DPRD yaitu pengesahan LPJ akan di tunda sampai proses pergantian dilaksanakan," ujar Abusari usai audensi.

(sof)