Tahun 2018 jadi Puncak Krisis Guru

Kadisdik Sumsel Drs Widodo MPd

ONews, PALEMBANG – Kekurangan jumlah guru di Provinsi Sumsel terus meningkat. Puncaknya di tahun ini. Krisis guru bertambah dari 1.700 orang menjadi 2.300 orang.
Pengurangan itu dari total sekitar 13 ribu guru SMA dan SMK yang ada di Sumsel saat ini.
Kondisi itu diungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs Widodo MPd, kemarin.
Penyebabnya, moratorium pegawai negeri sipil (PNS).

“Penambahan kekurangan guru mencapai 1.000-an orang akibat banyaknya yang pensiun di tahun ini,” kata dia.

Khususnya pada rentang Februari dan November. Banyak guru yang lahir pada bulan tersebut memasuki usia 60 tahun. Belum lagi yang meninggal dunia. Selain guru, pegawai di lingkungan Disdik Sumsel juga banyak yang memasuki usia pensiun.

“Hampir seperlimanya,” ucap Widodo.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan lantaran para pegawai yang pensiun punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta jabatan masing-masing di Disdik Sumsel.

Kalau mau mengambil pegawai dari sekolah juga tidak memungkinkan karena sekolah juga kekurangan guru. Krisis guru ini tersebar di wilayah OKU, OKI, Muara Enim dan Banyuasin. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru PNS. Ada juga yang hanya kepala sekolahnya saja yang PNS.

“Memanfaatkan guru-guru honorer salah satu solusinya,” kata Widodo.

Ia menyatakan, Disdik sudah mendesak dan memberi usulan ke Komisi V DPRD Sumsel untuk meningkatkan insentif bagi guru honor daerah.

“Selama ini guru maunya mutasi dari desa ke kota sehingga keberadaan mereka menumpuk di kota,” bebernya.

Dengan pola penambahan insentif banyak guru yang mau ke daerah, diharap terjadi pemerataan.

Terpisah, Kepala SMAN 1 Palembang Nasrul SPd MM mengatakan, di tahun ini ada 25 guru yang bakal pensiun.

“Memang usia guru ini sudah 60 tahun dan memegang mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonseia, biologi, ekonomi,” ujarnya.

Guna mengatasi kekurangan guru, pihaknya memberdayakan guru honorer. “Kami angkat guru honor untuk menutupi kekurangan guru,” tandasnya.

Tenaga pendidik guru seperti SMP dan SD di wilayah Banyuasin juga banyak kekurangan. Terutama untuk daerah perairan. Mengantisipasi kekurangan tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Banyuasin mengunakan tenaga guru honorer.

”Kita berdayakan guru honorer yang ada,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdikporapar Kabupaten Banyuasin, Yusuf didampingi Erwin Ibrahim, Kadiskominfo Banyuasin.
Diakuinya, saat ini ada sekitar 3.653 guru SMP berstatus PNS, 701 guru SD berstatus PNS. Guru SD sekitar 2.602 PNS, guru SMP masih kekurangan 493 lagi.

”Belum lagi yang pensiun,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kalau Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah melakukan usulan pengangkatan honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin menjadi CPNS kepada BKN.

”Iya sudah kita usulkan,” katanya.

Sebanyak 283 honorer yang ada di Kabupaten Banyuasin yang diusulkan kepada BKN.
“Tapi tahun lalu hanya ditetapkan oleh BKN hanya 275 honorer saja,” jelasnya.

Diakuinya kalau ada 286 formasi, namun Pemkab Banyuasin hanya usulkan 283 honorer saja.

Terpisah, menumpuknya guru di kota atau beberapa sekolah, bukan masalah baru di Kabupaten OKU Selatan. Masalah ini jadi problem akut pihak Dinas Pendidikan dan tak bisa diatasi.

Kepala Disdik OKU Selatan Zulfakar Dahni mengakui pemerataan guru masih belum berjalan hingga saat ini. “Harus akui, banyak sekolah kurang guru. Hampir di sejumlah sekolah ada guru agamanya lebih, namun di sisi lain ada yang kurang, begitu guru BP misalnya,” kata Zulfakar.

Kesenjangan tenaga pendidikan antar sekolah di daerah ini, disebabkan banyak faktor. Di antaranya, karena guru tersebut bukan putra daerah sehingga enggan menetap dan ditempatkan di daerah.

Sedang yang pensiun terus terjadi. “Inilah yang menyebabkan penyebaran guru tidak merata di daerah,” tandasnya.

Pihaknya sebenarnya tidak memiliki formulasi soal penempatan dan pemertaan guru ini. Karena menyangkut penempatan dan mutasi serta pemerataan ini harus dimulai dari badan yang menanganinya yakni Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Karena itu, harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Disdik sebagai leading sector yang mengetahui kondisi sekolah dan keberadaan guru,” tandas Zulfakar.

Lebih jauh diungkapkan Zulfakar, jumlah guru baik SMP maupun SD se-Kabupaten OKU Selatan mencapai 4.339 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk guru SD dan SMP baik yang PNS maupun tidak.

Untuk SD ada 3.295 guru. Terdiri dari 1.826 guru PNS, 1.446 guru tidak tetap (honorer) dan 23 guru tetap yayasan. “Sedangkan untuk guru SMP baik PNS maupun non PNS sebanyak 1.044 orang,” kata Zulfakar.

Dengan rincian 584 guru PNS, 8 guru tetap yayasan dan 452 guru honorer.
 

(red)