KPU OKI Serahkan APK dan Bahan Kampanye

Penyerahan APK dan bahan kampanye oleh Ketua KPU OKI, Dedi Irawan kepada tim Paslon Azhari - Qomarus

ONews, KAYUAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyerahkan Alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye untuk ketiga tim pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, di aula KPU setempat, Rabu (11/4/2018). Pemasangan APK yang difasilitasi KPU akan dilakukan bersama dengan tim di beberapa titik yang disepakati.

APK dan bahan kampanye yang diserahkan kepada tim paslon meliputi flyer 158.899 lembar /Paslon, leaflet 158.899 lebar / Paslon, pamflet 158.899 lembar / Paslon, poster 39.725 lembar / Paslon, baliho lima buah / Paslon, spanduk 654 buah / Paslon, dan umbul-umbul 360 buah / Paslon.

"Jadi APK selain yang dibuat oleh KPU tersebut adalah sesuatu yang ilegal. Hari ini diserahkan BK kepada para tim paslon yang meliputi flyer, leaflet, pamflet dan poster. Sedangkan untuk APK itu nanti dipasang oleh KPU, yang rencananya dipasang mulai Jumat nanti," ujar Ketua KPU OKI Dedi Irawan.

Penyerahan APK dan bahan kampanye oleh Ketua KPU OKI, Dedi Irawan kepada tim Paslon Iskandar - Shodiq

Terhadap tim paslon yang akan melakukan penambahan sendiri APK, dikatakan Dedi, hal itu diperbolehkan. Namun sesuai peraturan adalah sebanyak 150 persen dari yang difasilitasi oleh KPU.
"Takutnya rusak, jadi untuk cadangan juga karena ini akan digunakan hingga masa Minggu tenang. Kalau ada cadangan, yang rusak bisa diganti. Dan tadi sudah disepakati untuk awal ini dipasang tiga dulu balihonya," ujar Dedi.

Penyerahan APK dan bahan kampanye oleh Ketua KPU OKI, Dedi Irawan kepada tim Paslon Abdiyanto - Made

Dirinya menambahkan, mengenai tahapan pilkada di Kabupaten OKI saat ini tengah dalam proses pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut dirinya kembali mengimbau dan menegaskan agar masyarakat ang belum termasuk dalam DPS untuk lebih aktif dengan melapor kepada pihak PPS.

“Kawan-kawan PPS itu tidak tahu mana yang sudah ada mana yang belum, oleh karena itu silahkan melapor agar termasuk dalam daftar pemilih. Lagi-lagi kami juga meminta kepada tim Paslon untuk menyampaikan kepada timnya untuk mensosialisasikan ini,” tegasnya.

 

Ketua dan Komisioner KPU OKI

Jangan sampai nanti, lanjutnya, saat telah dilakukan pleno DPT baru mau protes namanya tidak termasuk.

“Kami malah senang kalau ada masyarakat yang melapor namanya tidak termasuk daftar pemilih. Karena DPT ini ditetapkan sesuai dengan Undang-undang bukan kehendak KPU,” ujarnya.

“Dan yang bisa masuk DPT itu masuk apabila memiliki dokumen kependudukan (KTP elektronik/suket). Yang mengeluarkan juga bukan KPU, tapi ada dinas terkait, dan itu akan dilakukan verifikasi kembali oleh Disdukcapil,” tambahnya.

(red)