DPT Sumsel Bisa Tembus 5,9 Juta

Ilustrasi

ONews, PALEMBANG – Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan 2018 mencapai 5.713.765 orang masih menyisahkan masalah. Banyak warga protes. Hasil verifikasi harus diperbaiki.

Tim KPU Sumsel dan kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu sudah turun kembali ke lapangan.

“KPU Sumsel harus mencermati kembali data dalam DPS yang sudah diumumkan,” ungkap Komisioner Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto ST MM dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tanggapan Masyarakat terhadap Rekapitulasi DPS di Hotel Emilia, kemarin.

Lanjutnya, laporan harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, data yang ada tidak sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) atau hasil pemutakhiran. “Harus diperbaiki. Diverifikasi kembali,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya menemukan beberapa kasus dalam DPS. Seperti penambahan pemilih saat coklit ternyata tidak masuk DPS. Misalnya TPS 30 Kelurahan Sukamoro, ada 129 orang yang ditambahkan saat coklit, tetapi belum masuk DPS. Di Desa Jemenang, Muara Enim ada 214 pemilih baru dicatat, tapi tidak ditambahkan ke DPS.

Selanjutnya, lanjut Iin, di Pagaralam Utara ada selisih penambahan sekitar 3.784 antara daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan DPS. Sementara di Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim justru ada pengurangan sekitar 2.921 mata pilih setelah dicoklit.

“Kami mencermati ada selisih jumlah yang didapat setelah hasil pleno rekapitulasi dari setiap tingkatan, sampai DPS diterbitkan. Temuan ini sudah kami koordinasikan, agar segera diperbaiki,” jelasnya.

Sebaliknya, ada juga pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau ganda masuk DPS.

Dia menerangkan, temuan Bawaslu juga akan menjadi sampling dan diharapkan bisa mengingatkan para petugas lapangan agar lebih cermat. Teliti dalam bekerja memutakhiran data pemilih.

“Kami yakin KPU dapat membenahinya dalam beberapa waktu ke depan, sebelum tenggat waktu penetapan DPT,” sebutnya.

Supaya tak terjadi lagi kesalahan, tim Bawaslu akan ikut mendampingi ke lapangan.
Dikatakan, masyarakat wajib melapor jika belum terdaftar di DPS dan belum memiliki KTP elektronik.

“Bisa melapor ke posko pengaduan Panwaslu di setiap kecamatan. Sejauh ini sudah ratusan laporan yang masuk,” imbuhnya.

Pihanya pun berupaya memastikan tidak ada masyarakat kehilangan hak pilih.

Komisioner KPU Sumsel, Heni Susantih mengaku perbedaan atau tidak sinkronnya DPHP dengan DPS dipicu oleh beberapa penyebab. Misalnya ada pemilih ganda dan pemilih yang bukan warga Sumsel, kesalahan dalam penulisan di DPHP seperti terjadi di Pagaralam Utara, dan lainnya.

“Tapi setelah kita kroscek di Pagaralam Utara itu, ada keterlambatan PPK dalam melaporkan data sehingga KPU Pagaralam belum bisa menuliskan angka yang pasti di DPS,” jelasnya.

Lalu selisih suara di Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, karena ada 3 TPS (tempat pemungutan suara) yang dihapus.

“Makanya DPHP yang terbit tidak sama dengan DPS. Harusnya sama, jadi kami perlu koordinasikan lagi untuk diperbaiki kembali,” tuturnya.

Hanya saja, lanjut Heni, namanya DPS pasti masih akan melalui perbaikan lagi sebelum jadi DPT. Artinya DPS Pilgub Sumsel 5,7 juta lebih pemilih masih bisa berubah. Untuk pemilih non e-KTP 402.416 pemilih akan diupayakan bisa memilih dengan diimbau mengikuti perekaman e-KTP.

“Dari jumlah pemilih non KTP, saat ini yang sudah rekam e-KTP baru 131.115, dan yang belum 271.402 pemilih. Tapi yang belum rekam e-KTP ini bisa jadi bukan penduduk Sumsel,” terang Heni.

Karena itu dia memperkirakan dari 402.416 pemilih non KTP, bisa jadi hanya 50 persen saja atau sekitar 201.208 pemilih non e-KTP yang layak masuk DPT.

“Jadi prediksi kami DPT Pilgub Sumsel 2018 sebanyak 5,9 juta pemilih,” tukas Heni.
Penetapan DPT ini pada 21 April 2018 mendatang.

Ketua KPU Sumsel H Aspahani SE Ak MM CA mengakui DPS mendapat banyak tanggapan dan masukan.

“Memang ada sejumlah masalah yang ditemui seperti kesalahan nama dalam pendataan, perubahan alamat, nama yang belum masuk DPS, dan sebagainya,” ujarnya.

Nah ini dikumpulkan untuk dibahas dan diselesaikan bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Memang saat ini masanya perbaikan, maka pemilih sifatnya masih DPS. Semua laporan atau masukan kita selesaikan dalam rapat koordinasi. Sampai nanti DPS disempurnakan hingga menghasilkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum ditetapkan menjadi DPT,” ujar Aspahani.

Dia memastikan DPT nanti bisa sempurna dan minim kesalahan data. Jadi ketika hari H pencoblosan, 27 Juni 2018, tidak akan menimbulkan konflik atau kegaduhan yang disebabkan adanya kesalahan data.

“Pemilu merupakan hak konstitusional warga negara. Jadi jangan sampai ada warga yang tidak bisa mencoblos,” katanya.

Untuk pemilih non e-KTP yang terancam tidak mencoblos jika tidak rekam, Aspahani mengaku pihaknya koordinasi dengan Dukcapil untuk menuntaskan hal tersebut.
Tapi sebenarnya, warga tersebut bisa saja memilih asalkan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

“Dari situ, nanti akan dilakukan pengecekan ke daftar kependudukan. Jika nomornya tidak terdaftar, warga tersebut harus melakukan perekaman ke Disdukcapil. Apabila dicek umurnya kurang dari 17 tahun juga akan gugur dengan sendirinya,” tuturnya.

Dijelaskan Aspahani, untuk potensi pemilih pemula, tetap bisa diakomodir. Lantaran sudah masuk sistem data pemilih (Sidalih).

“Pemilih pemula ini secara otomatis terdeteksi di DP4 dan sudah masuk sistem Sidalih. Jadi mereka bisa tetap diakomodir. Hanya saja harus melakukan perekaman. Data yang ada di kita, jumlah pemilih pemula sementara 141.704 jiwa,” pungkasnya.

Kadisdukcapil Sumsel, Septiana Zuraidah mengaku pihaknya harus bekerja cepat, karena tenggat waktunya cukup singkat.

“Tanggal 7 April validasi data pemilih, 10 April sudah DPHP, jadi sebelum itu kita perbaiki datanya. Saat ini kan masih verifikasi bersama,” tuturnya.

Dia tak menampik, sebelumnya pihak Disdukcapil sudah turun ke lapangan. Menemukan permasalahan. Contoh di Palembang ada penambahan 900 pemilih lebih di DPS.

“Setelah kami cek ternyata ada 2 Lapas di Palembang yang baru diakomodir tahun ini. Sebelumnya tidak. Kemungkinan kasus yang sama juga terjadi di kabupaten/kota lain,” sebutnya.

Sebab namanya warga binaan Lapas itu ‘kan ada keluar dan ada yang masuk, jadi datanya cepat berubah. Ini akan diverifikasi dan disinkronkan kembali secara bersama-sama.

Kalau data kependudukan, dia memastikan akurat dan pihaknya sudah punya aplikasi online yang bisa dilihat secara langsung.

“Bagi warga yang KTP-nya di daerah tertentu, tapi tinggal di daerah lain tetap bisa mencoblos di daerah domisilinya tersebut. Tak perlu pulang ke daerah sesuai KTP-nya. Bisa urus surat keterangan penduduk warga negara di Disdukcapil,” tuturnya.

Menurut dia, pihaknya akan menggencarkan suket kolektif dengan target prioritas pemilih pemula yang non e-KTP.

“Sekarang Disdukcapil sudah jemput bola ke sekolah-sekolah. Kita imbau seluruh siswa bisa mengikuti perekaman saat Dukcapil datang,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta Disdukcapil Kabupaten/Kota bisa mengoptimalkan blangko e-KTP yang belum digunakan agar segera diterbitkan.

(red)