Warga SU 1 Keluhkan Belum Dapatkan Ganti Rugi

Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Musi 6

Anggota DPRD Sumsel bersama Lurah Tuan Kentang, Lurah 1 Ulu dan Warga yang belum ganti rugi Lahan Pembebasan Proyek Musi VI Palembang

ONews, PALEMBANG - Ratusan Warga di Kecamatan Seberang Ulu 1 curhat kepada Anggota DPRD Sumsel perihal ganti rugi tanah pembebasan lahan pembangunan jalan dan jembatan proyek musi VI tersebut karena belum mendapatkan uang ganti rugi. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi berjanji akan membantu menyampaikan aspirasi warga ke Pemprov Sumsel.

Ketua RT 28 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU 1, Saripani mengatakan, pihaknya sangat berharap anggota DPRD Provinsi Sumsel untuk membantu mereka. "Di RT 28 ini ada 35 warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Padahal kami dijanjikan dibayar akhir tahun 2017. 

"Kami ini resah, harapan kami anggota DPRD Sumsel ini biso nolong dan bantu kami," katanya dalam acara reses anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapi 1 Kota Palembang di Kantor Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring, Rabu ( 28/3) kemarin.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kunjungan anggota DPRD Sumsel pihaknya lega. Karena anggota DPRD Sumsel mau memfasilitasi menyampaikan aspirasi warga ke Gubernur.

"Kami berharap ganti rugi ini bisa terealisasi secepatnya" ucapnya.

Sementara itu, Lurah 1 Ulu Siska Mayulina menuturkan, pihaknya mendukung reses anggota DPRD Provinsi Sumsel. Pasalnya di Kelurahan 1 Ulu ada 88 warga yang belum mendapatkan ganti rugi.

"Dulu warga dijanjikan dibayar pada bulan Januari 2018 tapi dari penjelasan anggota DPRD Sumsel dijanjikan akan dibayar bulan 4 atau bulan 5 2018 ini," bebernya.

Dia mengungkapkan, ganti rugi warga ini bervariasi tergantung luas lahan dan bangunan diatasnya.

"Ada yang dapat ganti rugi Rp 900 juta, ada yang dapat Rp 1 miliar. Beragam nominal ganti ruginya. Kami berharap pembayaran ganti rugi bisa segera terealisasi," paparnya.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah mengungkapkan, pihaknya akan segera mengirim surat ke Pemprov Sumsel untuk pembayaran ganti rugi warga yang terdampak dari pembangunan Jembatan Musi 6.

"3 April nanti akan kita bahas di Banggar, kalau disetuju di Banggar akan segera lanjutkan untuk di bahas di Komisi IV kemudian di Paripurnakan lalu kita bawa ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri Secepatnya akan kita usahakan agar pembayaran ganti rugi ini segera dilaksanakan," jelasnya. 

Menurutnya, lahan masyarakat harus diganti rugi. Untuk dananya ada dari APBN dan APBD.

"Untuk dana dari APBN sudah dibayar ganti ruginya. Tapi yang dari APBD belum dibayar, kita usahakan scepatnya," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Sumsel H. Kartak. Sas Ia menuturkan, reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Kita usahakan 2 bulan kedepan ganti rugi sudah bisa dilaksanakan. Kasihan masyarakat kalau menunggu terlalu lama. Untuk warga di Kelurahan Tuan Kentang sudah digani rugi dari dana APBN. Untuk warga SU 1 itu ganti rugi menggunakan dana APBD. Tidak boleh molor lagi ganti ruginya," tegasnya.

Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDIP Usman Efendi menambahkan, inilah tugas mereka menyerap aspirasi masyarakat. Kendati demikian mereka tidak lepas dari koordinasi dengan Pemkot Paembang. "Akan kita selesaikan secepatnya," pungkasnya.

(are)