Ini Curhat Warga Ilir Barat I ke Dewan saat Reses Tahap I

Anggota DPRD Provinsi Sumsel berpose bersama warga

ONews, PALEMBANG -PALEMBANG - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) I menggelar Reses Tahap I. Kali ini yang disambangi adalah Kantor Camat Ilir Barat I (IB I). Kedatangan enam orang anggota dewan Ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga Kecamatan IB I. Mereka adalah Sujarwoto, Usman Effendi, Saiful Fadli, Kartak, R.A Anita Noeringhat, dan H Chairul S Matdiah.

Roni misalnya, warga RT 05, RW 09 Sungai Itam Kelurahan Siring Agung mengeluhkan jalan rusak, pembangunan gorong-gorong, saluran drainase, kekurangan air bersih hingga masjid yang sudah rusak parah. “Daerah kami ini sering terendam air karena selurannya mampet gara-gara tidak ada gorong-gorong,” keluhnya di hadapan perwakilan anggota dewan.

Beda lagi aspirasi yang disampaikan Jonshon, warga RT 41 Kijang Mas Kelurahan Demang. Ia menyoroti mengenai pendaftaran sismatik lengkap (PTSL) untuk membuat sertifikan gratis program presiden. “Kami masih terkendala. Saat pendaftaran program itu sudah ditutup,” ujarnya. Padahal, untuk menghimpun data warga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Sementara Dr Yuli, pengelola Puskesmas Lorok Pakjo mengeluhkan adanya perbedaan penanganan pasien rujukan dari puskesmas ke rumas sakit. “Ada puskesmas yang pada saat rujukan boleh langsung ke rumah sakit tipe B namun di sisi lain saat kami melakukan rujukan ke rumah sakit tipe B harus melewati tipe C dulu,” ujarnya.

Camat IB I Asnawi mengaku sangat mengapresiasi kunjungan para anggota dewan ini ke wilayahnya untuk menyerap aspirasi warga. “Dengan adanya agenda reses ini akan banyak aspirasi yang terserap dan diketahui langsung oleh para anggota dewan untuk bisa langsung dilakukan penanganannya,” tuturnya.
Ketua komisi DPRD IV Sumsel Bidang Infrastruktur R.A Anita Noeringhati menyebut baru kali ini menggelar reses di kecamatan IB I.

Dan permasalahan yang masih belum tertangani dan meresahkan masyarakat cukup banyak. Terutama soal infrastruktur. Warga juga mengeluhkan tidak meratanya program-program pemerintah contohnya sertifikat gratis yang dicanangkan presiden.

“Kami dari dapil satu Kota Palembang akan memfasilitasi dan menyampaikan ini kepada badan yang terkait,” katanya.

Soal pelayanan kesehatan, seperti masalah BPJS, biaya kesehatan yang mahal pihaknya berjanji akan menyampaikan ke pemerintah untuk memberikan regulasi yang lebih mudah. Hal ini agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati juga bagi masyarakat kalangan bawah. “Kami mewakili kepentingan mereka untuk menyampaikan kepada pemerintahan baik pusat, daerah, maupun provinsi,” harapnya.

 

Selanjutnya, para anggota dewan ini juga melakukan kunjungan ke warga yang terkena dampak pembangunan Jembatan Musi VI. Sebelumnya, warga yang tinggal di Jl KH Faqih Usman mendesak agar pembayaran ganti rugi atas persil yang akan terkena proyek lanjutan pembangunan Jembatan Musi VI, cepat terealisasi. Pasalnya, warga sudah menanti hal tersebut sejak Desember 2017.

 

“Kami cuma minta kepastian kapan tanah dan rumah ini akan diganti. Dulu, waktu mau pembebasan warga terus didesak untuk bersedia diganti rugi, sekarang setelah warga bersedia, malah pembayarannya yang lambat,” kata Dedi, wara Kelurahan 2 Ulu yang ditemui di Kantor Kecamatan Seberang Ulu I, kemarin.

Sementara itu, Camat Seberang Ulu I, Novran Hansya mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali menerima laporan dari warga yang mempertanyakan pembayaran ganti rugi tadi. Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan kapan pelaksanaan ganti rugi berlangsung. Apalagi sampai sekarang, masih menunggu kebijakan dari pemerintah provinsi. “Kita cuma bisa mendesak dan mendorong agar ini bisa dibayarkan secepatnya,” terangnya.

Sedangkan untuk pembayaran sendiri, diakui mantan lurah Lorok Pakjo tersebut, akan dilakukan melalui bank. Degan kata lain, warga terlebih dahulu diminta untuk membuka rekening di bank. Nanti, pembayaran akan dimasukkan ke dalam rekening tadi. “Nanti, setelah dibayar, rekening tersebut akan sementara diblokir. Hal ini sifatnya semnetara saja, setelah ditandatangani penyerahan berkas dan disaksikan notaris, setelah itu selesai, warga bisa mengambil dan rekening tadi tidak akan terblokir,” pungkasnya.

(are)