Wako Palembang : Mendagri Minta Jangan Anggap Jabatan Staf Ahli itu Jabatan Buangan

Amiruddin Sandy

PALEMBANG oganpost.com-Mungkin Selama ini banyak yang menganggap jabatan Staff Ahli di lingkungan Pemerintahan masih dianggap sebelah mata tidak sedikit juga yang mengatakan jika jabatan Staf Ahli adalah jabatan buangan untuk orang-orang yang tidak dipakai lagi dan memasuki masa pensiun.

Untuk dapat mengoptimalkan hal itu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) memberikan edaran terkait fungsi jabatan Staf Ahli Walikota dan Bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Kepada Wartawan, Walikota Palembang, Harnojoyo melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Amiruddin Sandy menyampaikan, surat yang disampaikan Kemendagri, merupakan bagian dari upaya optimalisasi fungsi Staf Ahli Walikota atau Bupati di Indonesia.

"Jadi surat tersebut dalam rangka meningkatkan peran staf ahli, karena jabatan tersebut sama pentingnya dengan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berpengaruh dengan kebijakan Walikota,"ujarnya selasa(02/01/2018).

Amir juga menerangkan, bahwa sejauh ini tidak ada masalah dengan jabatan Staf Ahli di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang hanya saja mungkin banyak sebagian dari mereka yang menganggap fungsional antara staf ahli dan asisten masih rancuh.

Melalui surat yang diedarkan Mendagri nomor 100/9373/SJ, Pemerintah daeerah khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk dapat segera menerapkan peran dan fungsi jabatan staf ahli yang menjadi tanggung jawab Walikota.

Artinya, kedepan staf ahli diminta aktif dalam memberikan rekomendasi, hasil analisis isu-isu strategis terkait program yang dilaksanakan Walikota selain itu, kedepan diutamakan staff ahli dalam mewakili kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan termasuk untuk menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap bidangnya,"Staf ahli adalah jabatan strategis baik buruknya Walilkota ada di tangan staf ahli,"ulasnya.

Dengan adanya edaran tersebut, kedepan staf ahli dapat lebih aktif dalam memberikan masukkan kepada Walikota dan setiap kegiatan yang mewakili Walikota harus diutamakan staf ahli,bahkan, staf ahli harus mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafom Anggaran Sementara (PPAS) sesuai bidang masing-masing,"Walikota minta agar surat ini dapat mejadi acuan kerja staf ahli. Jangan lagi bilang ini jabatan buangan," imbuhnya.

Saat ini di lingkungan Pemkot Palembang ada tiga staf ahli, pertama staf ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Investasi, kedua staf ahli bidang Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM dan terakhir staf ahli bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan.(are)