Aktivis HMI Datangi Pemkot Palembang Terkait Perijinan Transmart

HMI Kota Palembang Saat Adakan Aksi Damai di Pemkot Palembang

PALEMBANG oganpost.com-Puluhan Massa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Kota Palembang mendatangi kantor Pemerintah Kota Palembang mereka meminta penjelasan langsung kepada Walikota Palembang H. Harnojoyo terkait perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui OPD terkait.

Koordinator Aksi HMI Edwin Rinaldi mengatakan bahwasanya massa mendesak Walikota Palembang H. Harnojoyo untuk mengevaluasi Amdalalin Transmart karena menyebabkan kesemrawutan kota Palembang serta mendorong Walikota Palembang untuk menjalankan amanah perda nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian dan penimbunan rawa lahan lebih dari satu hektar wajib menyediakan sisa 30 % dari luas lahan tapi kenyataannya tidak ada yang tersisa di lahan tersebut.

Kemudian menuntut Walikota Palembang untuk segera mencabut izin IMB Transmart berdasarkan perda nomor 5 tahun 2010, yang isinya Walikota Palembang dapat membekukan IMB apabila kemudian hari terdapat sengketa, Pelanggaran dan Kesalahan Teknis di dalam Pembangunan. Jelasnya

Sementara itu, Kabid Perizinan dan Non Perizinan Bangunan Gedung dan lingkungan BPMSTP Kota Palembang Chandra Kurniadi mewakili Pemerintah Kota Palembang menanggapi aksi mahasiswa ini mengatakan bahwa permasalahan ini sudah sampai ke tingkat DPRD Kota Palembang.

”Kenapa saya katakan demikian bahwa DPRD pun sama aspirasinya dengan rekan-rekan sekalian pada minggu kemarin kami sudah meninjau ke lokasi baik dari komisi II, III DPRD Kota Palembang dan menurutnya ada apa dengan Amdalalinnya kalau itu salah mengapa direkomendasikan dan diterbitkan IMB nya,sedangkan kami hanya menerbitkan izin amdal lalin itupun apabila sudah ada rekomendasi dari dinas teknisnya,”ujarnya senin(15/1)

Plt Kaban PMSTP Drs. Ratu Dewa ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa OPD nya hanya menerima rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR,Dinas DLHK karena ketiga Dinas tersebut merupakan OPD teknisnya jadi PMSTP baru bisa menerbitkan Izin apabila sudah ada rekomendasi dari OPD teknisnya. Untuk lebih detil Ratu Dewa mempersilahkan Wartawan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada ketiga OPD tersebut.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Ir. H. Syaiful By ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat Whats Apps mengatakan bahwa rekomendasi itu bukan pada zaman dirinya melainkan sebelum nomenklatur pada saat itu belum penggabungan dinas yaitu masih Dinas Tata Kota.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang M. Ali Sya'ban melalui Anggota Komisi II Aidil Adhari ketika dikonfirmasi setelah rapat pansus V DPRD Kota Palembang menjelaskan bahwa izin amdalalin transmart memang sudah ada akan tetapi peruntukannya yang beda yang semula izin amdalalinya untuk apartemen berubah menjadi untuk hiburan mall transmart dan hotel artinya kajian amdallalinya itu berubah dan itu juga setelah dilakukan sidak ternyata ownernya tidak mematuhi apa yang direkomendasikan oleh dinas perhubungan, dinas pupr, dan BLH.

“Temuan kami dilapangan ada beberapa kajian yang perlu di kaji ulang antara lain kajian amdallalin, kajian lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH) dikarenakan belum sesuai dengan perda yang ada,hal yang akan dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Palembang yaitu memanggil ownernya, serta dinas terkait dalam hal ini OPD terkait,”tegasnya.(are)