Sempat Ricuh, Massa Peduli Lingkungan dan PT PUSRI Sepakat Berdialog

PALEMBANG, onews - Perseteruan yang terjadi antara massa Peduli Lingkungan dengan PT. PUSRI akhirnya menemukan titik terang. Meski sempat diwarnai aksi kericuhan namun hal tersebut dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan pihak PT. Pusri dengan menggelar diskusi bersama untuk mencapai kata sepakat.

Koordinator Dewan Lingkungan LSM dan Ormas Peduli Lingkungan PT Pusri, Suparman Roman mengatakan ada 13 kebijakan Pusri yang dinilai tidak sesuai, bahkan melanggar aturan yang berlaku.

Salah satu yang dipertanyakan, Suparman Roman, yakni terkait dengan beasiswa yang dikucurkan Pusri ke sekolah.”Seharusnya penyaluran Bea Siswa ini bukan melalui kepala sekolah namun komite, dulu saya yang mempelopori pengajuan bea siswa, namun tidak merasa komite yang menerima, dan ini sudah jelas melanggar,” katanya, Kamis (14/12/2017).

Bahkan, kata dia ironisnya Pusri tidak pernah transparan terkait pengelolaan dana PKBL dan CSR yang berhubungan dengan masyarakat lingkungan.

Selain itu, tambah mengenai sistem tender pengelolaan pengadaan dan jasa khususnya mekanisme prosedur tender, hingga menuntut pertanggung jawaban pengelolaan limbah B3 (katalis) yang selama ini memanipulasi pemahaman publik.

“Banyak warga sudah memiliki badan hukum untuk mengikuti tender, bahkan telah mengkuti prosedur, namun ntah kadang tidak bisa maju karena kalah soal harga dengan anak perusahaan Pusri,”paparnya.

Bukan itu saja, paparnya, PT Pusri belum menyelesaikan pembebasan lahan green barrier tahun 2004 “Kami menuntut mengganti posisi jabatan manajer PKBL dan juga transparansi tentang pola rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pusri,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya menggugat sistem monopoli yang dilakukan PT Pusri yang mematikan kesempatan para pengusaha kecil dan juga kebijakan profit oriented dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit PT Pusri.

“Intinya Pusri tidak profesional dalam menjalankan senjumlah kebijakan, mulai dari tender pengerjaan, limbah pabrik, hingga terendus penyaluran beasiswa yang melanggar ketentuan,”paparnya.

Bukan itu saja, pihaknnya menuntut manajemen melibatkan unsur masyarakat dalam kebijakan publik menggugat PT Pusri yang memberlakukan penilaian pembinaan masyarakat lingkungan berdasarkan ring.

“Kami menuntut transparansi dalam proyek kelistrikan STG, meminta PT Pusri memberlakukan rehabilitasi terhadap lingkungan akibat berbagai pembangunan fisik pusri hingga menuntut adanya rumusan, fase pelaksanaan dan pengawasan program CSR,” katanya.

Sementara itu, Humas PT. Pusri Rustam Effendi mengatakan kepada wartawan bahwasannya mengenai program beasiswa akan di cek kembali karena di dalam perjanjian antara PT. Pusri dengan sekolah itu ada pencantuman nomor rekening.

"Itu yang ada setahu kami yang memegang ada di komite sekolah nanti akan kita cek dan klarifikasi ulang perihal bantuan beasiswa tersebut namun demikian berdasarkan data-data yang kami peroleh bahwa konfirmasi transfer uang yang diberikan itu masing-masing setelah disetujui oleh sekolah itu langsung ke penerima terkait dan langsung ke rekening sekolah dan komite," jelasnya.

Lanjutnya, apabila tidak sesuai dengan prosedur maka akan kita lihat dulu, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi akan kita cek dan klarifikasi apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan dan menurut kami itu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang ada dan kita sangat selektif sekali dalam memberikan bantuan tersebut.

Sementara Manajer PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Hery Suwarsono saat diwawancarai menerangkan bahwasanya jumlah dana beasiswa yang disalurkan sebesar 206 Juta dan masing-masing sekolah mendapatkan bantuan.

"Untuk SMP senilai 17.850.000 per semester yaitu SMP Jadiyah, sementara untuk SMA Dharma Bhakti sebesar 17.850.000 dan SMAN 5 Palembang 63.750.000 per semester, ini bertahap jadi kalau kerjasamanya dengan Kepseknya kemudian Kepala Sekolah itulah yang nantinya memberikan kepada komite sekolahnya," terangnya.

Menurutnya program tersebut sudah tepat sasaran dikarenakan diperuntukkan untuk Beasiswa Prestasi dan Beasiswa bagi yang tidak mampu. "Program ini sudah berjalan sudah lama yaitu dari anaknya sekolah SMA sampai Tingkat Perguruan Tinggi," tutupnya.

Selain itu menurut Asep Kurnia Hidayat bahwa Kajian dari K3LH terkait masalah limbah sudah selesai. "Apa yang dituntut oleh warga yaitu Katalis sudah diselesaikan dengan Kementerian LHK dan menurut ahli tidak mengandung lagi B3. Pihak berwenang menyatakan sudah ada penyelesaian dan kronologinya ketika ada isu katalis di tanah sejak itu juga kami pro aktif dan konsen terhadap lingkungan sekitar," jelasnya. (are)