Panwaslu Terpilih Kota Lubuklinggau Diduga Cacat Hukum

LUBUK LINGGAU oganpost.com-Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Selatan diminta menganulir penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan khusus Kota Lubuklinggau,diduga Panwaslu terpilih cacat hukum,hal tersebut disampikan, Aliansi Mahasiswa Bumi Silampari (AMBS) yang terdiri dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, baik yang berada di kawasan Lubuklinggau maupun yang berada Palembang, melalui pers rillis yang diterima awak media, Minggu(27/8).

Penganuliran disebabkan banyak factor, diantaranya salah satu anggota Panwaslu terpilih, MU merupakan Panitia Pengawas Pemilu (PPK) di saat Pileg 2014 l, dan pernah mendapat peringatan keras atas pelanggarannya pada pelaksanaan pemilihan umum legeslatif tahun 2014 lalu,menurut Galih Saputra, pihaknya mendesak Bawaslu Provinsi Sumsel agar sesegera mungkin menyelesaikan isu ini, karena apabila tidak cepat disikapi maka jelas ini adalah pembiaran yang melanggar peraturan perundang-undangan,apalagi ini adalah massa akhir periode Bawaslu Sumsel, harusnya meninggalkan kesan yang positif.

Bedasarkan data yang disampaikan AMBS bahwa MU pernah melakukan pengelembungan suara pada Pileg lalu, dan bahkan MU juga melalui surat Nomor 15/LP/Panwaslu-llg-Tmr-I/IV/2014 yang bersangkutan telah divonis melakukan pelanggaran pidana pemilu dan juga telah direkomendasikan ke Sentra GAKUMDU.

Selanjutnya Galih menuturkan bahwa ini hanya sebahagian saja dari Kasus MU dan bahkan peringatan keras sebenarnya sudah diberikan KPUD Lubuklinggau kepadanya, sehingga Galih meminta insan pers coba melakukan cek data di KPUD Kota Lubuklinggau, karena AMBS yakin surat itu masih tersimpan di KPU.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menganulir penetapan salah calon yang terindikasi terlibat parpol ke dalam Surat Nomor 007/BAWASLU-PROV-SS/TU.00/VIII/2017 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan khusus Kota Palembang.

Maka dalam hal ini Galih dan pihaknya mengapresiasi dan mendesak juga agar Bawaslu Sumsel menganulir Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Panwaslu Kota Lubuklinggau serta mendiskualifikas,”Yang bersangkutan hanya akan menjadi benalu,perusak institusi penyelenggara pemilu saja,”ucapnya.(prasetio/red)