Bupati PALI, Akan Tindak Tegas Instansi Yang Melakukan Pungli

Heri Amalindo

PALI, oganpost.com-Terkuaknya kasus jual beli jabatan di daerah lain beberapa waktu lalu, merupakan contoh yang harus diantisipasi oleh pemerintah pemerintah yang ada di Bumi Serepat Serasan. Sebagai tindaklanjutnya, agar tidak terjadi di Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaranya mulai dari Tenaga Kerja Sukarela (TKS) hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak melakuka pungli

Karena pungutan liar (Pungli) dapat mencoreng nama baik Bumi Serepat Serasan dan orang itu sendiri. Apabila masih terjadi pungli Ada sanksi tegas dari pemerintah berupa pemecatan dari jabatan dan statusnya akan dilakukan bila terbukti melakukan pungli tersebut. Bahkan, masuk ke tindak pidana yang berlaku.

Kepala Dinas Kepegawaian dan SDM Kabupaten PALI, Yuhairudin mengatakan, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada siapapun yang nekat melakukan tindakan pungli apalagi dalam proses mutasi kenaikan jabatan ataupun lainnya.

"Kalau ada, dipersilahkan korbanya lapor ke kita dan tunjuk siapa orang yang melakukan pungli tersebut. Yang jelas kalau dia seorang TKS maka akan dilakukan pemecatan atau pemberhentian langsung. Sedangkan, untuk PNS akan kita ajukan ke Bupati untuk mengambil keputusan," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Heri Amalindo mengatakan, jika pungli tersebut terus dibiarkan maka akan menjalar kesegala hal yang lebih luas lagi. Untuk itu, dapat dipastikan nantinya mampu melemahkan daya saing disuatu daerah bahkan secara nasional.

"Jadi, dengan adanya satuan tugas sapu bersih pungli yang telah terbentuk. Maka bisa mensosialisasikan dan mengambil tindakan sehingga memberikan efek jera. Karena tujuanya juga sama, ialah untuk menghapuskan pungli yang ada di Pemerintahan Kabupaten PALI,"ungkapnya.(putra)