Seluruh Mobil Dinas Pemkab Musirawas Dipasang Merek

Isbandi Arsyad, Sekretaris Daerah Musirawas

MUSIRAWAS, oganpost.com - Selama ini, kendaraan dinas milik Pemkab Musirawas sebagian besar tidak dipasangi merek yang mencirikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu. Sehingga, ketika kendaraan dinas tersebut digunakan, identitasnya tidak jelas, siapa yang berwenang terhadap kendaraan tersebut. Yang mencirikannya kendaraan dinas, hanyalah ‎dari plat nomor polisinya yang berwarna merah.

Untuk menertibkan kendaraan dinas ini, pihak Pemkab Musirawas saat ini sudah memasang merek pada badan mobil. Seluruh kendaraan dinas yang dikuasai oleh SKPD, kini sudah bermerek, sehingga mudah untuk dikenali.

"Dalam rangka menertibkan aset, salah satunya merek mobil dinas. Supaya kita tau, jangan sampai mobil dinas berkeliaran tidak tau identiasnya, siapa yang memegangnya. Salah satu jalannya kita kasih merek, semuanya diberi merek, seluruh SKPD," ungkap Isbandi Arsyad, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musirawas.
‎

 

Efisien Struktur Organisasi
 

Sementara itu, untuk efisiensi, Pemkab Musirawas kini melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur organisasi SKPD. Ada yang dihilangkan, dan ada yang digabungkan, serta ada pula yang dibentuk SKPD baru. Menurut Sekda Musirawas Isbandi Arsyad, struktur organisasi yang diajukan ke DPR, adalah struktur yang efektif, efisien dan akuntabel.
 

"Jadi, berdasarkan PP 18 tahun 2016, dipersiapkan rancangan perdanya dan sudah diteruskan ke DPR dan juga sudah diparipurnakan. Tipologinya, ada dinas tipe A, tipe B dan tipe C. Yang dikurangi asisten, ada dinas baru yang akan dibentuk, dari jumlah totalitas ada satu asisten yang berkurang, kemudian SKPD yang berkurang Bappelu," kata Isbandi Arsyad.
 

Dilanjutkannya, untuk dinas-dinas tertentu, seperti Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Kehutanan, bukannya dihilangkan, tapi kewenangannya yang merupakan kewenangan provinsi.‎ Sedangkan Dinas PU yang awalnya ada tiga, yaitu Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya dan PU Pengairan, dijadikan dua. Dinas PU Bina Marga tetap, sedangkan Dinas PU Cipta Karya digabung dengan Dinas Pengairan.
 

"Mudah-mudahan efektif berlaku mulai akhir 2016, tergantung pembahasan di DPR, selesai, kita akan terapkan struktur organisasi berdasarkan PP 18 tahun 2016. Tujuannya salah satu efisiensi, jelas itu, sekarang bentuk lembaga dulu, nanti baru orangnya," kata Isbandi Arsyad. (zie)

Add to Anti-Banner