Di Sumsel, Hanya OKI Raih WTP dari Presiden
 |
| Bupati OKI diwakili Sekretaris Daerah OKI H. Husin, S. Pd MM menerima plakat WTP dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta. |
OKI Kayuagung, oganpost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan kepada Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.
Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.
Dari Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir satu- satunya kabupaten yang mendapat penghargaan dari Presiden. Kabupaten OKI dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya tanpa Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atau WTP murni.
Bupati OKI, H. Iskandar, SE diwakili sekretaris daerah Husin, S. Pd, MM saat menerima penghargaan mengatakan Opini WTP di Jakarta, Selasa (20/9) mengatakan penghargaan WTP merupakan pemicu semangat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberi layanan kemasyarakatan.
“Kita bersyukur. Penghargaan ini buah dari komitmen semua pihak antara lain DPRD, FKPD dengan bimbingan penuh dari BPK RI Perwakilan Sumsel, Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumsel karena OKI satu-satunya Kabupaten yang memperoleh predikat ini di Sumatera Selatan” ujar Husin.
Dengan perhargaaan itu, Husin mengatakan Pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri karena hasil yang diinginkan, kata dia adalah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan penuntasan kemiskinan. "Jadi kita masih perlu untuk terus bekerja keras," tutupnya.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 ini presiden Jokowi berpesan agar Pemerintah jangan hanya berhenti pada upaya mengejar predikat opini WTP semata.
Ia menjelaskan opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.
"Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini, untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).
"Ini setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian menjadi statusnya menurun," kata Sri. (rel)
Mereka yang mendapat penghargaan sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.
Dari Sumatera Selatan, Ogan Komering Ilir satu- satunya kabupaten yang mendapat penghargaan dari Presiden. Kabupaten OKI dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya tanpa Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atau WTP murni.
Bupati OKI, H. Iskandar, SE diwakili sekretaris daerah Husin, S. Pd, MM saat menerima penghargaan mengatakan Opini WTP di Jakarta, Selasa (20/9) mengatakan penghargaan WTP merupakan pemicu semangat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberi layanan kemasyarakatan.
“Kita bersyukur. Penghargaan ini buah dari komitmen semua pihak antara lain DPRD, FKPD dengan bimbingan penuh dari BPK RI Perwakilan Sumsel, Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumsel karena OKI satu-satunya Kabupaten yang memperoleh predikat ini di Sumatera Selatan” ujar Husin.
Dengan perhargaaan itu, Husin mengatakan Pemerintah daerah tidak ingin berpuas diri karena hasil yang diinginkan, kata dia adalah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan penuntasan kemiskinan. "Jadi kita masih perlu untuk terus bekerja keras," tutupnya.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 ini presiden Jokowi berpesan agar Pemerintah jangan hanya berhenti pada upaya mengejar predikat opini WTP semata.
Ia menjelaskan opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.
"Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," katanya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini, untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).
"Ini setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian menjadi statusnya menurun," kata Sri. (rel)
%20oki.png)
No comments