Ini Kata Yunarto Wijaya Tentang Survei LKPI

Yunarto Wijaya

OI Indralayan oganpost.com-Pilkada Kabupaten Ogan Ilir (OI) bukan hanya jadi pertarungan antar ketiga Pasangan Calon (Paslon) saja, namun juga jadi pertarungan lembaga survei yang sama-sama mengeluarkan hasil surveinya untuk diketahui masyarakat. Namun yang menjadi perhatian ada dua lembaga survei yang bertolak belakang hasil surveinya.

Lembaga Survei Charta Politika merilis elektabilitas Paslon nomor 1 Helmy-Muchendi sampai dengan Oktober 2015, berada di angka 51 persen. Sementara paslon Ofi-Ilyas menyusul di angka 25,3 persen dan di urutan terakhir paslon Sobli Rozali - Taufik Toha dengan angka 10 persen. Pemilih yang belum menentukan sebanyak 13,8 persen.
 

Kini lembaga survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) yang katanya menggunakan dana pribadi untuk melakukan survei merilis dari 800 responden yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir menempatkan Paslon nomor 2 Ofi-Ilyas unggul dengan angka elektabilitas sebesar 41%, Paslon nomor 1 HM berada pada angka 39%, sementara Paslon Sobli-Taufik hanya 5% dan suara mengambang sebesar 15%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dengan tegas menantang Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) yang telah merilis hasil survei yang bertolak belakang dengan hasil survei yang telah dirilisnya sebulan lalu, untuk sama-sama membuka data kepublik.
 

Karena menurut Toto panggilan akrabnya, lembaga survei LKPI tidak tau lembaga dari mana yang bisa serta merta merilis hasil survei dan bertolak belakang dengan hasil surveinya. "Saya juga mempertanyakan LKPI, apa kepentingannya untuk rela mengeluarkan dana pribadi dalam melakukan survei. Maka dari itu saya mengajak LKPI untuk sama-sama melakukan transparansi dengan membuka data kepublik," tegasnya.
 

Dikatakan Toto, dirinya merupakan Sekretaris Jendral Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang membawahi 35 lembaga survei diindonesia. Sejauh ini dirinya baru tahu jika ada lembaga survei LKPI diindonesia,"Kalau LKPI mau kita audit sama-sama dan kita buka kepublik dengan melakukan jumpa pers, sehingga permasalahan ini clear, mana lembaga survei yang kredible atau mana yang asal-asalan," tantangnya.
 

Dibeberkan Toto, surveinya menampilkan data yang didapat di lapangan dan datanya bisa diuji secara ilmiah. Apalagi jika data hasil survei sudah dirilis ke publik, maka lembaga survei harus berani mempertanggungjawabkan keakuratan datanya.

"Publik punya hak untuk bertanya kepada lembaga survei terkait kebenaran data. Termasuk jika diminta data mentah, dan Charta Politika siap kok untuk diminta data mentahnya. Hasil survei akan menjadi pertaruhan kredibilitas lembaga survei. LKPI berani tidak kalau kita sama-sama buka data," tukasnya.(frd)