Darwin:Penegak Perda Harus Tegas

MUBA,oganpost.com -Indomaret dan alfamart yang beroprasi dimusi Banyuaisn jika tidak miliki izin segera untuk disegel , dan baru bisa beroperasi jika sudah menyesaikan izin, kami selaku wakil rakyat dalam waktu dekat akan memepertanyakan kebenaran berita ini ke BP3M jika memang alfamart dan indomaret tidak miliki izin harus disegel, namun kita harus melihat dulu mengapa mereka tidak membuat izin jika tidak ada itikat membuat izin pihak berwenang speerti BP3M dan Pol PP selaku penegak perda harus tegas, karena hal ini merugikan Pemerintah Daerah dari sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),demikian dikatakan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Muba Darwin AH SH kepada oganpost.com rabu(3/12) diruang kerjannya.

Tambahnya,Jika Indomaret dan alfamart menyalahi perda No 16 th 2011 tentang tata cara retribusi daerah dan tidak ada upaya untuk membuat izin usaha,Berarti Alpamart dan Indomaret ilegal harus di tindak tegas,”tahun depan kita akan memfokuskan dalam pembahasan tentang izin, jangan sampai izin yang dibuat mandul sehingga investor yang menanamkan saham kemuba dapat memberikan kontribusi kedaerah baik berupa pajak, izin maupun hal-hal lainna,”tutur Darwin.

Sementara itu Aking Alias Jhoni salah satu pemilik usaha minimarket cha-cha kota sekayu kabupaten Muba sangat mendukung program pemerintah yang hendak menegakan perda tentang usaha, “saya harap Pihak BP3M dapat menjalankan secara maksimal , dan kedepan kiranya dalam pengurusan izin bagi pengusaha yang hendak dapat dipermudah, karena pengusaha yang menanamkan saham bisnis kemuba bukan membawa dampak negatif namun banyak membawa postif seperti menambah lowongan kerja dan membawa perubahan dan menjadi salah satu mendukung percepatan kabupaten,”ungkapnya.

Ditempat terpisah Asisten 3 Pemkab Muba Ir Akmal Edy ketika di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya Rabu (3-12) mengatakan kalau pihak pengusaha Alpamart dan Indomaret hingga saat ini belum kantongi izin usaha,” harusnya pihak perizinan dan pihak terkait lainnya harus tidak tegas sesuai aturan.dan saya tidak bisa mmberikan banyak komentar karena saya tidak memiliki wewenang, yang berperan itu SKPD masing-masing ,”terangna Akmal.(sof)