KKDB Banyuasin Adakan Dialok Terbuka RUU Pemiliukada

BANYUASIN - Dialog Debat terbuka menjelang penetapan RUU Pemilikada yang akan di tetapkan pada tanggal 25 september 2014 berlangsung seru dalam tema adakah Kepercayaan Rakyat Terhadap DPRD yang diselangarakan oleh Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin (KKDB) yang di adakan di gedung rapat Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dengan 4 nara sumber diantaranya ,Siro Judin selaku pengamat politik sekitar Banyuasin,Wakil DPRD Banyuasin H.Askolani Sh.MH.2 orang dari yayasan IBA Palembang dr.Yudi Fahrian dan dr.Tarechan Rasyid.sedangkan perwakilan dari masyarakat di wakili oleh aktifis masyarakat Banyuasin H.Swandi ,Farizal serta anak-anak pelajar tingkat SMA se-derajat yang berkesempatan hadir.

Dalam dialog debat penetapan RUU Pemilikada tersebut H.Askolani.SH.MH yang mewakili dari PDIP mengatakan bahwa pemilihan tidak langsung yang wacanakan saat ini merupakan kemuduran demok krasi,”menurut pendapat saya yang perlu di roba itu sistimenya bukan cara pemilihannya,karena kalau kita merubah polah memilihan seperti kepalah daerah dipili oleh DPR itu merupakan pengebirian terhadap hak rakyat serta kemunduran demokrasi bukan kemajuan demokrasi,semustinya pemerintah itu haruslah sigab menanggapi hal ini.yang perlu kita robah itu bukanlah pemilihan namun sistimnya,yang mana selama ini rakyat menjadi korban akibat kampanye namun denga membenahi sistim otomatis pola money Politik itu akan sirna dengan sendirinya,”ujarnya.

Terus dia,kalau dahulu sistime kampanye sendiri-sendiri sehingga kandidat harus merogo kocek ratusan juta kenapa tidak kita roba dengan kampanye bersama-sama dalam satu pangung,biar masyarakat yang bisa menilai mana pilihan mereka masing-masing itu pertama,kedua kalau dulu pembuatan spanduk,baleho sendiri-sendiri kenapa tidak kita ubah semua itu dilakukan oleh Penyelengara Pemilikada seperti spanduk,baju,bener dan sebagainya kita terahkan gambar 4 pasang gambar calon ,dengan demikian otomatis selain menghemat pengeluaran biaya calon kandidat juga mengajari supaya masyarakat jangan semata menilai dengan uang dan takalah pentingnya kalau kita terabkan undang-undang yang mengatur jika dalam suatu persaingan kandidad terdapat orang tua atau saudara yang saat ini memegang tampuk suatu jabatan di daerah ,”untuk saudara atau anak yang ingin mencalon kan diri maka yang bersangkutan haruslah mengundurkan diri terlebih dahulu kalau sudah demikian otomatis polah-polah yang selama ini menjadi penyakit masyarakat akan teratasi,”terangnya.

Lain halnya dengan Sirod Judin ia beranggapan jika pemerintah masih menetapkan cara pemilihan dengan mengunakan demokrasi atau pilihan rakyat itu akan melahirkan pejabat-pejabat yang rentan korupsi,”kalau saya lebih memili untuk di pilih DPR sebab kita sudah sama-sama saksikan ada berapa pejabat yang tersandung Korupsi karena ingin mengembalikan modal saat kampanye,nah dengan di pilih oleh DPR otomatis dana yang akan di keluarkan oleh calon kandidat itu kecil jadi tidak member peluang bagi mereka untuk korupsi hanya ingin mengembalikan modal mereka,”tegasnya.

Begitu juga dengan Yudi Farihan ia sangat mendukung kalau pemilihan kepala daera itu tetap dipilih oleh rakyat,”menurut pendapat saya pemilihan secara tidak langsung hanya mengemukan dewan ,selain itu juga jika mereka di pilih oleh DPR rakyat tidak bisa berbuat apa-apa sebab sang kepala daera terpilih yang di takutinya hanya angota-angota dewan bukan rakyat,kalau sudah demikaian otomatis mereka hanya memikirkan kepentingan dewan saja bukan kepentingan masyarakat,masyarakat juga tidak lagi memiliki hak untuk memprotes atas kinerja meraka karena yang pilih dewan bukan rakyat,”kata dia.

Namun berbeda dengan pendapat H.Swandi selaku aktifis Banyuasin ia berpendapat bahwa pemilihan tidak lansung itu cendrung membawa dampak buruk bagi masyarakat,”cukup sudah selama ini kita di bodohi oleh para caleg dengan janji-janji mulus namun kenyataannya hanya janji-janji saja lebih baik di pilih langsung sehingga kita tidak merasa di bodohi,contoh yang menjadi dilema saat ini tentang pemekaran Banyuasin Timur,sebenarnya apa yang mau dimekarkan apakah Banyuasin Ini sudah mapan,jangankan mau mekar saat ini mau membedakan Kota Kabupaten saja susah, apa lagi mau mengadakan pemekaran mau di apakan rakyatnya nanti,semua karena ulah siapa dan dampak darimana semua itu karena pemilihan lansung sehinga masyarakat menjadi korban janji,”ungkapnya.

Ketua Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin di wakili oleh ketua Pelaksana Herman berharab acara ini hanyalah sering bagi angota dewan baik itu pusat maupaun Kabupaten.''kita berharap semua ini hanyalah sering baik dari took masyarakat maupun bagi pelajar apa pun yang menjadi keputusan pemerintah kita dukung bersama demi kesejahteraan rakyat Indonesia ,”tandasnya.selesai acara di lanjutkan denga penyerahan cindra mata oleh KKDB kepada 4 nara sumber.(adi)