Kasus Tanah Kuburan Akan Seret Pejabat Banyuasin

BANYUASIN - Kejari Banyuasin akan terus mengusut tuntas dugaan mark-up Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dusun Bintang Campak, Kelurahan Sterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ,yang dilakukan oleh oknum Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Banyuasin pada anggaran tahun 2013-2014, Selain Kadis tersebut, ada banyak pejabat Banyuasin yang terindikasi terlibat, BPN, Asisten 1 Bidang Pemerintahan,Demikian disampaikan Kajari Banyuasin Suwito SH melalui Kasi Pidsus Ryan Sumarta Syamsu SH saat ditemui diruang kerjannya, rabu (6/8).

Dikatakannya, kasus tersebut sudah menjadi agenda kejaksaan untuk ditindaklanjuti, dan sampai sekarang pihaknya juga menduga adanya tindakan mark- Up dari harga pasaran Nilai Jual Objek Pajak(NJOP),"Saat ini tim besar sudah dibentuk dan sudah mendalami serta mengumpulkan keterangan dari masyarakat sekitar, Kami juga sudah meninjau lokasi dan lokasi TPU ditepi rawa ,dugaan kami ada mark-Up dalam proses jual beli lokasi TPU tersebut," ujarnya.

Lanjut dia,kasus ini terindikasi bakal menyeret nama beberapa pejabat Banyuasin.“Ini baru indikasi bisa jadi selain Kadis Pertamanan dan Pemakanan bakal menyeret nama pejabat dinas lainnya yang terkait,seperti, BPN, Asisten 1 Bidang Pemerintahan,“ ungkapnya.

Ditambakannya,Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah Banyuasin melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,8 miliar untuk pengadaan tanah makam seluas 5,626 H di dusun Bintang Campak, Kelurahan Sterio Kecamatan Soak Tapeh.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Banyuasin Indrahadi melalui Kabid Pertamanan dan Pemakaman Subagio mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan untuk 5,626 hektar lahan melalui anggaran APBD Banyuasin 2013 Rp 2,4 miliar. "Itu baru untuk pembebasan lahan,
pemerintah masih hutang dengan pihak pembeli untuk ganti rugi tanam tumbuh pohon karet di lahan tersebut sekitar Rp 1,4 M melalui anggaran 2014 tahun ini," jelasnya.

Dia melanjutkan, biaya pembebasan lahan disepakati Rp 50.000/meter, belum termasuk ganti rugi tanaman di lahan tersebut. "Yang menentukan harga jual tanah itu bukan kami, tapi melalui pihak ketiga
dari Kantor Jasa Penilaian Publik dan pihak independen,pembayarannya langsung ditrasfer oleh DPPKAD ke rekening penjual," katanya.

Menurutnya, mereka telah melakukan proses sesuai dengan prosedur,Kendati demikian dia tidak membantah kalau masih ada pihak yang merasa kurang percaya Menduga, terjadi permasalahan pada proses pengadaan tanah kuburan itu. "Bahkan kami sempat diperiksa polisi terkait keuangan pengadaan tanah makam ini. Tapi hasilnya tidak terbukti, semua sudah berjalan sesuai aturan," katanya.

Dia melanjutkan, pada awalnya pembebasan lahan kuburan akan dilakukan di kawasan Kayuara Kuning, pihak penjual telah sepakat dengan harga ganti rugi, Namun pemerintah membatalkan, karena banyak warga setempatyang tidak menyetujui kawasan itu dibangun pemakaman. "Akhirnya kami pindah ke Sterio," katanya.

Masyarakat beranggapan, kalau dibangun pemakaman akan membuat kawasan itu angker, Padahal konsep yang diusung Pemkab Banyuasin tidak demikian, malahan pihaknya akan membuat makam itu seperti taman. Dengan berbagai fasilitas dan akan ada kantor khusu yang mengurusnya,"Konsepnya akan dibuat taman pemakaman umum. Memang belum sekarang, tapi langkah pemerintah membebaskan lahan dari jauh hari sangat bagus,Karena prediksi kedepannya harga tanah akan semakin melambung,"katanya.

Terkait pembelian lahan TPU ini Lurah Sterio Zainul Ikhsan menjelaskan , lahan pemakaman yang dibebaskan itu, milik tiga warganya Ali, Rasyid dan Saiful. Sebelumnya pihak kelurahan pernah dimintai data terkait NJOP harga tanah dan harga pembelian tanah terbaru di kasawan tersebut,"Kalau harga di sini beragam, antara Rp 30 ribu sampa Rp 60 ribu/meter," paparnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pihak terkait telah memasang plang papan nama di lahan tersebut, Menerangkan kalau akan dilakukan pembebasan lahan,Berdasarkan informasi dari warga sekitar lahan tersebut, pasaran tanah kebun karet di kawasan itu sekitar Rp 100 juta sampai Rp 350 juta perhektar, tergantung kondisi tanamannya, Itu sudah termasuk pohan karetnya, bukan sekedar tanah. "Apalagi untuk tanah pemakaman bisa lebih murah lagi, tapi mungkin kalau Pemerintah yang beli harganya
jadi lain," jelas warga Bitang Capak yang mengaku bernama Yeni.

Begitu juga yang di ungkapkan Ketua DPRD Banyuasin Aguslama melalui Ketua Komisi III H.Rizal Friady saat di bincangi lewat via- telpon mengatakan bahwa ia akan segera mencari kepastian data
tersebut,’’memang sebelumnya ada pembahasan anggaran untuk pembelian tanah kuburan tersebut,namun untuk masala nominal saya sudah lupa karena tidak mungkin saya ingat satu/satu apa yang telah kita bahas dalam paripurna,yang jelas untuk sekarang ini kita akan pangil terlebih dahulu kepala dinas yang terkait guna memastikan apa yang telah kalian pertannyakan dalam waktu singkat ,jika suda ada titik terang barulah kalian akan segerah kami kabari,’’cetusnya kepada wartawan.(adi)