Anies Bisa Jadi Gelandangan Politik di Tengah Keakraban PDIP-Demokrat

Kedekatan Demokrat & PDIP beberapa waktu belakangan ini dinilai bisa jadi ancaman untuk Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

JAKARTA -- Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang saat ini beranggotakan NasDem, Demokrat, dan PKS diprediksi bisa bubar di tengah jalan. Anies Baswedan pun terancam gagal maju di Pilpres 2024 dan jadi gelandangan politik.

Potensi bubarnya Koalisi Perubahan itu dilihat sejumlah pengamat politik di tengah kedekatan PDIP dengan Partai Demokrat. Beberapa pekan terakhir, PDIP memberi sinyal bekerja sama dengan Demokrat.

Nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden PDIP. Gagasan ini menyita perhatian publik karena dua partai itu selalu bertolak belakang sejak Pilpres 2024.

Kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan diri dan terpilih sebagai presiden. Ia mengalahkan calon presiden petahana yang juga atasannya di kabinet, Megawati Soekarnoputri.

Selama dua periode pemerintahan SBY, PDIP menjadi oposisi di parlemen. Saat calon presiden PDIP, Joko Widodo, menang di Pilpres 2014, Demokrat pun memilih berada di luar pemerintahan.

Saat ini, PDIP sedang membangun koalisi untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Adapun Demokrat masih mendorong AHY untuk bisa menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mencium potensi bubarnya KPP di tengah rencana pertemuan AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sekretaris jenderal kedua partai bahkan sudah bertemu untuk membahas rencana pertemuan AHY dan Puan.

Jamiluddin berkata Demokrat sangat mungkin hengkang karena proposal mereka untuk mengusung AHY sebagai cawapres tak kunjung digubris koalisi Anies.

Ia menilai hengkangnya Demokrat sama saja dengan kegagalan Anies menjadi capres. Pasalnya, modal suara KPP tak akan melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tanpa Demokrat.

"Kalau Demokrat memang jadi pindah ke PDIP, praktis Koalisi Perubahan tidak memenuhi syarat PT 20 persen. Ini artinya Anies akan berpeluang menjadi gelandangan politik," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/6).

Jamiluddin tak yakin ada partai yang mau bergabung ke koalisi Anies jika Demokrat hengkang. Menurutnya, partai-partai yang belum berkoalisi saat ini punya kecenderungan dekat dengan Jokowi.

Golkar, PKB, dan PAN adalah bagian dari kabinet Jokowi. Sementara Koalisi Perubahan dipandang sebagai oposisi.

"Mereka 'tersandera' dengan Jokowi. Kemungkinan mereka pindah ke Koalisi Perubahan yang dikonotasikan dengan oposisi tentu mereka tidak punya nyali," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai koalisi pendukung Anies sangat mungkin bubar karena kebuntuan pembahasan cawapres.

Selain itu, godaan PDIP ke Demokrat juga menjadi ancaman serius. Menurutnya, Demokrat akan menerima pinangan PDIP jika dua hal terpenuhi.

"Ada memang kemungkinan untuk berkoalisi, besar bisa terealisasi, dengan catatan Demokrat enggak diganggu oleh kubu Moeldoko. Kedua, nanti misalkan reshuffle mengemuka, opsi AHY sebagai menteri itu menguat," ucap Agung saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin.

Agung mengatakan NasDem harus bergerak cepat mengamankan nasib koalisi. Dia menilai satu-satunya cara mempertahankan koalisi ini adalah segera mendeklarasikan calon wakil presiden.

"Kalau disegerakan pengumumannya, koalisi ini bisa menggairahkan lagi pencapresan Anies, bisa lebih atraktif karena akan punya paket yang sudah jelas untuk dikampanyekan," katanya.

NasDem dan PKS pun telah merespons rencana pertemuan Puan dan AHY. Plt Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim tak masalah dengan pertemuan tersebut. Menurutnya, Koalisi Perubahan dibangun atas dasar kepercayaan.

"Kita membangun koalisi atas dasar saling percaya, jadi kita senang-senang saja dengan segala bentuk silahturahmi antar partai," kata Hermawi ketika dihubungi, Senin (12/6).

PKS juga mengaku tak khawatir. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan tiap parpol punya kedaulatan sendiri.

"Tidak masalah. Setiap partai punya kedaulatan dalam menentukan langkah-langkah. Kami hormati keputusan dan sikap Demokrat," kata Kholid saat dihubungi, Minggu (11/6).

Kholid menilai pertemuan antar parpol merupakan hal baik. Menurutnya, silaturahmi kebangsaan antartokoh dapat menghadirkan suasana politik yang sejuk. Ia pun tetap yakin dengan kesepakatan Koalisi Perubahan yang telah diteken AHY bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Kami berpegang dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam piagam koalisi yang ditandatangani oleh Mas AHY, Bang Surya Paloh, dan Pak Ahmad Syaikhu," ucapnya.(CNN Indonesia)