BumDes Layak Kelola BPNT

OKI KAYUAGUNG oganpost.com-Badan Usaha Milik Desa(BumDes) sangat layak untuk mengelola dana Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) yang dikucurkan pemerintag pusat melalu Kementerian Sosial dan Dinas terkait hal tersebut dikatakan  ketua paguyuban Paku Banten Kabupaten OKI A Ripin kepada wartawan jum'at(11/12/2020).

"Ya BumDes sangat layak dan wajib untuk mengelola BPNT ini,kenapa saya katakan demikian karena BumDes adalah wadah resmi yang dibentuk pemerintah, kalau pengelolaannya oleh BumDes maka kwalitas sembako yang diberikan kemasyarakat akan lebih baik dibanding yang di suplai pihak ketiga,"ujarnya. 

Dikatakan dia kalau BPNT masih dikelola pihak ketiga maka apa yang didapat masyarakat tidak sesuai dengan  kondisi barang yang diharapkapkan karena sembako yang diharapkan terkadang dibawa standar. 

"Selalu saja ada keluhan di masyarakat terkait barang yang di terima dari pihak ketiga maka itu sudah saatnya BumDes diberdayakan jangan hanya sebagai simbul, hidupkanlah BumDes,jangan setiap bantuan untuk masyarakat selalu dipihak ketigakan yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi,"ucapnya. 

Terpisah ketua LSM Traf Kabupaten OKI Pipin Juniar,terkait BPNT dikelolah BumDes dirinya mengatakan sangat setuju kalau hal ini direalisasikan pemerintah,"Menyikapi penomena keluhan masyarakat terkait kwalitas buruk barang sebako  BPNT yang disuplai pihak ketiga tentu ini menjadi pemikiran pemerinrah untuk dapat memberdayakan BumDes,hematnya BPNT ini serahkan saja pengelolaannya ke BunDes,"jelas pipin. 

Sambung dia kalau sudah dikelola BumDes  maka nanti secara kwalitas barang yang disuplai ke masyarakat akan lebih baik dengan kata lain ada peningkatan kwalitas,"Sekarang kita kembali ke Dinas Sosial Kabupaten OKI beranikah merekah mengambil langka penyumplaian barang diserahkan ke BumDes yang resiko atau konsekwensinya tak dapat bagian/jata ,ya menurut kabar angin dugaannya Dinsos  OKI juga dapat persen dari pihak ketiga yang dipercaya menyuplai sembako BPNT sama halnya seperti yan terjadi di kementerian sosial,"ungkap Pipin.(ziz)