Mensos Bakal Sanksi Pendamping PKH yang Tidak Netral di Pilkada

Idrus Marham/Foto: Sudirman Wamad

ONews, CIREBON - Pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur dilaporkan sejumlah masyarakat karena diduga ditunggangi oleh salah satu pasangan calon (paslon) yang maju di Pilgub Jawa Timur.

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham pun mewanti-wanti agar pendamping PKH bersikap netral di tahun politik ini. Mensos meminta agar para pendamping PKH tidak terlibat dalam politik praktik.

"Pertama, kita harus bedakan dulu mana pendamping dan penerima PKH. Kami meminta agar pendamping PKH bersikap netral tidak boleh berpihak pada salah satu calon," ucap Idrus usai memberikan bantuan PKH di Gor Ewangga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (27/4/2018).

Saat disinggung mengenai pelaporan sejumlah warga Lamongan terkait pendamping PKH yang menempelkan stiker salah satu paslon di kartu PKH, menurut Idrus pihaknya sudah memberikan klarifikasi. Idrus mengatakan penempelan stiker bergambar Khofifah-Emil Dardak tersebut bukan dilakukan oleh pendamping PKH, melainkan oleh penerima PKH.

"Di Lamongan itu sudah kita klarifikasi, itu bukan pendamping tapi penerimanya (PKH). Kita tidak bisa mengawasi sejauh itu, tapi kita minta PKH harus netral. Kalau penerima itu kan rakyat, ya terserah mereka mau mendukung siapa," kata Idrus.

Lebih lanjut, Idrus mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pendamping PKH yang berpihak pada paslon. Namun, Idrus tak menyebutkan secara detail sanksi yang diberikan Kemensos.

"Pasti ada mekanismenya kalau pemberian sanksi itu. Kita harus tabayun, verifikasi terlebih dahulu, kita tegur. Kalau terus salah ya baru kita sanksi," ucapnya.


(net)


sumber: detikcom