Penghasilan Minim, Managemen PD Pasar bisa Dipidanakan

ONews, Palembang - Minimnya penghasilan yang didapat dari retribusi Pasar Tradisional di Palembang yang dikelola oleh perusahaan plat merah, PD Pasar Palembang Jaya, dinilai tidak realistis dan diduga ada permainan.

Pemerhati Sosial Politik, Bagindo Togar Butarbutar mengatakan, penghasilan Rp 370 juta per tahun dari 127 pasar sangat tidak masuk akal.

"Penghasilan PD Pasar dari retribusi pasar, sungguh tidak bisa diterima akal sehat, karena dari target Rp 2,5 miliar hanya terealisasi Rp 370 juta atau sekitar 15 persen," katanya, Rabu (7/3).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai, Direktur Executif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS) ini mengatakan, sangat ironis, jika kontribusi PD Pasar untuk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti itu.

Karena, tidak bisa dipungkiri banyak potensi uang yang bisa dihasilkan dari pasar-pasar tradisional.

"Patut diduga ada penyalahgunaan ketentuan operasional managemen di PD Pasar. Karena kalau penghasilan hanya Rp 370 juta per tahun, artinya setiap pasar dari 127 pasar itu hanya menghasilkan Rp 2,5 juta per tahun. Ini tidak masuk akal," katanya.

Mengapa pendapatan itu tidak masuk akal ? Bagindo mencontohkan, biaya bedeng atau kos-kosan saja rata-rata minimal Rp 6 juta per tahun yang jelas-jelas belum tentu memiliki nilai dan fungsi ekonomis.

"Masak PD Pasar Palembang kalah dengan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh PD Pasar seperti Kota Bekasi, Cimahi, Padang dan Pekan Baru yang rata-rata mampu memberi kontribusi PAD Pasar sekitar Rp 10 miliar per tahun, padahal Kota Palembang lebih besar dan lebih banyak pasarnya," katanya.

Sambung Bagindo, menjadi hal wajar jika publik bertanya secara kritis atas penghasilan PD Pasar Palembang Jaya tersebut.

"Atas dasar itu, managemen PD Pasar Palembang Jaya harus mampu mempertanggungjawabkannya didepan publik melalui wakil rakyat yang ada di DPRD Palembang," katanya.

Selain itu, Bagindo menambahkan, untuk lebih mengefektifkan PAD dari sektor Pasar, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, harus segera mengevaluasi akuntabilitas manajemen keuangan dan personal PD Pasar Palembang Jaya dan masukan orang-orang yang profesional,
terampil, berintegritas, transparan dan responsif.

"Para legislator yang ada di DPRD Kota Palembang, tak pantas hanya memberi tanggapan seadanya, undang Pemkot Palembang dan manajemen PD Pasar Palembang Jaya, untuk mempertanggungjawabkan kinerja sekaligus target kerjanya. Bila ada pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang atas regulasi yg ditetapkan proses secara hukum, aktifitas pasar dituntut untuk bergerak dan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan sebaliknya, menjadi "bancakan" segelintir pejabat yang tidak bijak," pungkasnya.(are)