SPD Demo Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera SelatanMassa SPD Demo Di Kantor Wilayah ATR/BPN Sumsel Jalan POM IX Palembang, Kamis (04/01/2018)

Massa SPD Demo Di Kantor Wilayah ATR/BPN Sumsel Jalan POM IX Palembang, Kamis (04/01/2018)

 Palembang, OPO - Massa dari Solidaritas Pemuda Demokrasi (SPD) Palembang melakukan demo ke Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kampus POM IX Palembang, Koordinator SPD, Salahudin, mengatakan aksi yang mereka lakukan ini sebagai respon terhadap kehadiran Menteri BUMN, Rini Soemarno, pada saat pemberian sertifikat gratis pada Tanggal 28 Desember 2017 di kota Palembang.

Menurutnya, penyerahan sertifikat gratis secara simbolis kepada 5000 penerima oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, telah melanggar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN Bab I Pasal 3a "Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Tata Ruang, Infrastruktur Ke Agrariaan/Pertanahan, Pengadaan Tanah, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Serta Penanganan Ke Agrariaan/Pertanahan, Pemanfaatan Ruang dan Tanah." Dan pada BabI Pasal 2 "Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahannegara," jelas Salahudin.

Selain itu lanjutnya, Rini Soemarno telah melanggar PER-06/MBU/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur bahwa tugas Kementerian BUMNmenyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara. Dan fungsinya yaitu a) Perumusan dan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan di bidangBUMN, b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan BUMN, c) Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian BUMN, d) Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian BUMN."Didalam kedua Peraturan tersebut Permen No. 8 Tahun 2015 dan No. 6/MBU 2014 samamengatur tentang Organisasi Kerja.

Jelas-jelas tidak ada hubungannya dimana Tupoksi Kementerian ATR/BPN yaitu masalah agraria/pertanahan sedangkan Tupoksi Kementerian BUMN berupa aset-aset atau kekayaan BUMN," terangnya.SPD melihat dibalik tumpang tindih tugas Menteri ini ada permainan atau program yang di tutup-tutupi atau pembohongan publik, sehingga SPD menduga program sertifikat gratis pada Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 140.335 bidang tersebut bisa jadi rekayasa atau fiktif.

"Kami menuntut tranparansi dalam hal pendataan dan pembagian sertifikat gratis sebanyak 140.335 bidang yang menjadi program pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, dan kami minta pergantian Kepala ATR/BPN Kanwil Sumsel, ATR/BPN Kota Palembang," tegas Salahudin.

Perwakilan massa diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan, Anton D Soedibyo, menurut Anton kehadiran Rini Soemarno memberikan simbolis 5000 sertifikat tanah di kota Palembang pada Tanggal 28 Desember 2017 adalah perintah dari istana."Karena itu perintahnya dari Sekretariat Kabinet. Karena di enam Provinsi pun itu ngacak jadi itu perintah Presiden bukan perintah kami, perintah Presiden kepada Menteri Kabinet Kerja," terangnya

Sementara itu Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai SH
MH mengatakan bahwa terkait Penyerahan PTSL oleh Meneg BUMN Rini Somaerno di Sumsel
Apa salahnya penyerahan PTSL kepada masyarakat oleh Menteri BUMN, Tidak ada yang salah karena ini hanya seremonial saja bahkan bisa oleh Gubernur bahkan oleh Kakanwil ATR/ BPN setempat.

Dengan kendala waktu dan jadwal yang padat, akan lamban sekali jika semua sertifikat harus diserahkan langsung oleh Presiden.

Isu pokoknya bagaimana percepatan penerbitan sertifikat tanah rakyat, jangan diributkan siapa yang menyerahkan siapa yang hadir/ menyerahkan settifikat tersebut. (are)