Pembangunan Jalan Tol,59 Lahan Mililk Warga OKI Belum Terselesaikan

Data Lahan Milik Warga OKI Yang Belum Terselesaikan

KAYUAGUNG oganpost.com-Pembangunan Jalan Tol Kayuagung- Palembang yang di kerjakan oleh pihak PT Srim,PT Waskita dan juga PT PIM sebanyak 59 titik lahan milik warga Kabupaten OKI belum terselesaikan,masih dalam tahap sengketa hal tersebut dikatakan kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI Pratama Suryadi SP kepada ogan post diruang kerjanya selasa(27/11/2017).

Dikatakan Pratama 59 titik lahan sengketa tersebut belum terselesaiakan masalah pembebasan lahan maupun pembayaran ganti rugi,”Diantara penyebab belum terselesaikannya pembebasan lahan tersebut berpariasi diantaranya kepemilikan lahan yang diperebutkan,ada warga yang memiliki lahan belum merasa dibayar serta masalah harga belum ada kecocokan,dan juga terkait ketidak transparanan harga ganti rugi dan ukuran tanah yang dibebaskan,”kata Pratama.

Menurut Pratama terkait hal ini Pemkab OKI tidak bisa memasuki rana tersebut hanya bisa mempasilitasi,kesemua pembayaran dilakukan oleh pihak kontraktor,”Ya kita Pemkab OKI hanya bisa membantu mediasi warga yang belum terselesaikan sengketa lahannya dengan pihak perusahaan,kalau masalah pembayaran belum terselesaikan kita serahkan semua ke PT Srim,kita tidak bisa masuk dirana pembanyaran atau kesepakatan harga dengan masyarakat karena awal pengadaannya memang tidak melibatkan kita,”jelas Pratama.

Sambung dia lain halnya dengan ruas Jalan Tol Kayuagung-Pematang Panggang dalam hal pembebasan lahan ini Pemkab OKI dilibatkan,makanya pembebasan lahan ruas jalan tol Kayuagung-Pematang Panggang tidak ada masalah sampai saat ini,cuma ada 7 kilo meter yang belum terselesaikan namun menurut Pratama sudah mendekati adanya kesepakatan penyelesaian.

“Ya untuk pembebasan lahan Jalan Tol Kayuagung –Pematang Panggang berjalan mulus sesuai harapan karena kita dalam hal ini dilibatkan langsung oleh pihak perusahaan,kalau ada warga yang ngotot terkait lahan ini ataupun komplin semua permasalahan kita serahkan kepada pihak pengadilan untuk menyelesaikannya,tentu ini akan mempermuda pembebasan lahan,pembebasan lahan tersebut kita lakukan sesuai prosedur dan aturan undang-undang yang berlaku,”ungkap Pratama.(aziz)