Puluhan Cakep Akan Audiensi Dengan DPRD Banyuasin

Ilustrasi Tes Capek

BANYUASIN oganpost.com-Tetkait dengan tes Cakep yang diselenggarakan pada tahun 2016 lalu yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Disdikporapar Kabupaten Banyuasin puluhan Bakal Calon Kepala Sekolah (Cakep) akan mendatangi Komisi IV DPRD Banyuasin. 

Adapun tujuan mereka meminta kepada anggota dewan ini mengusut tuntas soal Nomer Urut Calon Kepala Sekolah(NUK) yang diterbitkan oleh disdikporapar provinsi Sumatra Selatan, ironisnya lagi pada saat Diklat kemarin mereka sudah mengeluarkan biaya jutaan rupiah, namun karena tidak memiliki NUK tersebut mereka ditolak oleh disdikporapar provinsi untuk mengikuti tes Cakep. 

" Kami selalu pertanyakan persoalan ini kepada Dinas Porapar Banyuasin, karena kami para peserta yang telah lulus mengikuti tes Cakep dan telah mengikuti Diklat, sudah 1setengah tahun menunggu masih belum di angkat menjadi Kepalah Sekolah,"terang S salah seorag guru SMPN 1 Suak Tapeh saat di bincangi Rabu (2/8).

Kata dia , dirinya sangat menyesalkan pihak dari Disdikporapar Banyuasin, karena sudah cukup lama mereka menunggu masih saja belum ada kejelasan,"Kami sangat menyesalkan persoalan ini harus panjang seperti ini, kita sudah satu tengah tahun berharap belum juga ada kejelasan,sementara kami ini sudah mengikuti tes cakep dan bahkan sudah mengikuti diklat dengan biaya cukup besar bahkan jutaan rupiah,"tutur dia 

" Seakan-akan kami di bohongi saja oleh pihak dinas sedangkan waktu mengikuti diklat kami sudah bayar,bayangkan saja waktu itu diklat diadakan dua gelombang dan gelombamg pertama di ikuti 80 orang,jadi kalau di hitung dari jumlah peserta tersebut jelas uang yang terkumpul sampai mencapai milyaran rupiah,nah dikemanakan uang sebamyak itu,”tegasnya.

Sambung S yang pasti kalau permasalahan ini tetap tidak ada kejelasan kami akan menuntut,”Apalgi kami ini sudah keluar biaya besar termasuk administrasi yang sudah kami keluarkan juga akan kami pertanyakan,"tegasnya.

Sementara itu salah seorang guru SMKN 1 Suak Tapeh inisial F saat di konfirmasih juga mengatakan kalau dirinya akan terus mengusut permasalahan ini," Rencananya kamis(3/8) kami para Cakep sudah mengagendakan dengan ketua Komidi IV DPRD Banyuasin untuk melakukan mediasi yang akan menghadirkan 80 orang peserta Cakep yang sudah mengikuti diklat gelombang pertama," jelasnya.

Lanjut dia sebelumnya telah di beritakan bahwa Disdik Banyuasin yang sekarang berganti nama Disdikporapar, pada tahun 2015 yang lalu telah menyelenggarakan tes Diklat Cakep Sekolah,tapi hal tersebut menjadi suatu pertanyaan oleh para peserta Diklat, pasalnya mereka yang telah lulus mengikuti tes Diklat Cakep Sekolah sampai saat ini belum diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Selain itu juga sertifikat mereka tidak berlaku, sedangkan para peserta yang lulus mengikuti tes Diklat Cakep Sekolah saat itu diduga telah mengeluarkan biaya sampai Rp. 5.500.000.' (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)," Pada waktu itu ratusan guru di Banyuasin dari tingkat dasar sampai tingkat menengah telah mengikuti tes Diklat Cakep Sekolah yang diselenggarakan oleh Disdik Banyuasin pada tahun 2015 lalu bahkan pelaksanaan Diklat Cakep Sekolah tersebut saat itu oleh Disdik Banyuasin dilaksanakan dua gelombamg,"kata salah seorang guru Cakep inisial F yang namanya minta dirahasiakan.

Penyelenggara tes Diklat Cakep Sekolah Disdik Banyuasin waktu itu juga bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumsel,ketika itu pihak dari LPMP Sumsel telah menawarkan kepada Disdik Banyuasin untuk bekerjasama dengan LPPKS Solo, tapi tawaran tersebut di tolak oleh pihak Disdik Banyuasin, dengan alasan pengangkatan Kepala sekolah tersebut haknya orang Banyuasin.

" Namun apa yang dikatakan pihak dari Disdik Banyuasin yang katanya bahwa pengangkatan Kepala Sekolah itu haknya orang Banyuasin menyalahi aturan karena tidak bekerja sama dengan LPPKS akibatnya sampai saat ini kami yang telah lulus mengikuti tes Diklat Cakep Sekolah belum diangkat menjadi Kepala Sekolah bahkan Serifikat kami saja tidak berlaku,"katanya.

Sedangkan menurut inisial F, kalau mengacu kepada peraturan Permendiknas No. 28 Tahun 2010, Sertifikat Kepala Sekolah/Madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dasar maupun menengah

"Kami sangat menyesalkan atas kejadian ini, karena kenapa tawaran pihak dari LPMP Sumsel kepada Disdik Banyuasin supaya bekerjasama dengan LPPKS Solo ditolak oleh pihak penyelenggara tes Diklat Cakep Sekolah Disdik Banyuasin,"pungkasnya.(madi)