Pemkab OI Ajukan Perubahan APBD Tahun 2017

Bupati Ogan Ilir Ilyas Panjialam

INDRALAYA OI oganpost.com-Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 pada DPRD OI, Selasa (8/8). Perubahan ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur baik dibidang kesehatan, pendidikan maupun perekonomian.

Bupati OI HM Ilyas Panji Alam mengatakan perubahan anggaran ini sesuai dengan prinsip kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini juga akan dilakukan secara ekonomis dan tepat waktu serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

"Perubahan APBD ini sesuai dengan RPJMD OI dan tetap dalam landasannya. Kita melakukan penambahan anggaran, pergeseran anggaran dan pengurangan anggaran dalam setiap perangkat daerah yang ada. Total ada penambahan belanja hingga Rp 56 Milyar, setelah target PAD bertambah Rp 44 milyar dan pajak lain-lain yang sah bertambah Rp 12 milyar," jelasnya.

Selain itu kata Bupati, setelah dilakukan penyesuaian dengan penambahan, pengurangan dan pergeseran dengan menganut sistem berimbang Pemkab Ogan Ilir tidak mengalami defisit anggaran. "Saya yakin pasti ada kelemahan disana sini dalam penyusunan anggaran, mohon hal ini dapat disempurnakan bersama-sama. Harapan kedepan perubahan APBD ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," katanya.

Dari data yang disebutkan berikut rincian penambahan dan pengurangan anggaran tiap Perangkat Daerah,Disdikbud dari Rp 45 milyar menjadi Rp 57 milyar,Dinkes dari Rp 52 milyar menjadi Rp 65 milyar. RSUD dari Rp 22 milyar menjadi Rp 19,7 milyar. PU Tata Ruang dari Rp 363 milyar menjadi Rp 323 milyar.

Dinas Perumahan dari Rp 66,8 milyar menjadi Rp 66,1 milyar. Dinsos dari Rp 1,2 milyar menjadi 1,5 milyar. BPBD dari Rp 14 milyar menjadi Rp 14,3 milyar. Disnakertrans dari Rp 3,4 milyar menjadi Rp 2,9 milyar. Dinas Pertanian dari Rp 2,3 milyar menjadi Rp 2,1 milyar.

Dinas Lingkungan Hidup dari Rp 8 milyar menjadi Rp 6,6 milyar. Disduk Capil dari Rp 2,6 milyar menjadi Rp 3 milyar. Dinas PMD dari Rp 3,2 milyar menjadi Rp 2,9 milyar. Dinas Perhubungan dari Rp 7,9 milyar menjadi Rp 7,6 milyar. Dinas Kominfo dari Rp 800 juta menjadi Rp 1 milyar.

Dispora dari Rp 1,8 milyar menjadi Rp 1,9 milyar. Disperindag dari Rp 7 milyar menjadi Rp 8 milyar. Dinas Perikanan dari Rp 1,2 milyar menjadi 1,35 milyar. Sekretariat Daerah dari Rp 30,4 milyar menjadi Rp 43,4 milyar. Sekretariat DPRD dari Rp 39 milyar menjadi Rp 59 milyar. Inspektorat dari Rp 950 juta menjadi 1,45 milyar.

Bappeda dari Rp 6,4 milyar menjadi Rp 6,2 milyar. BPKAD dari Rp 6 milyar menjadi Rp 7,5 milyar. Bpenda dari Rp 3,2 milyar menjadi Rp 3,3 milyar. Litbang dari Rp 900 juta menjadi Rp 700 juta.(frd)