Perangkat Desa Di Kabupaten OKI Keluhkan Tunjangan Belum Cair

KAYUAGUNG OKI oganpost.com-Perangkat Desa di Kabupaten OKI keluhkan belum dicairkannya tunjangan perangkat oleh pemerintah Kabupaten OKI,menurut Mik salah satu perangkat desa yang ada di Kecamatan Kayuagung sudah masuk 6 bulan mulai dari bulan januari 2017 sampai bulan juni 2017 ini tunjangan perangkan belum kunjung dicairkan,hal tersebut dikatakannya kepada harian pagi ogan post rabu(14/6).

“Ya biasanya tunjangan perangkat ini setiap 3 bulan sekali itu dicairkan oleh pemkab OKI,namun sudah memasuki tri wulan ke 2 belum juga ada pencaiaran,entah apa sebabnya kami tidak tau,padahal lebaran akan tibah setidaknya kalau uang tersebut cair bisa sedikit meringankan beban biaya untuk lebaran,”ujarnya.

Senada dikatakan Tri juga perangkat desa di Kecamatan Kayuagung mengatakan biasanya 3 bulan pertama tunjangan perangkat sudah dicairkan namun menurut dia sudah memasuki bulan ke 6 tahun 2107 ini tujangan perangkat belum ada titik terangnya kapan akan dicairkan.

“Sebenarnya kita berharap banyak tunjangan ini sebelum lebaran bisa dicairkan,namun sepertinya ini cuma sekedar harapan karena belum ada informasi yang jelas kapan uang tunjang bisa dicairkan,ya kami hanya bisa menunggu dan tentu berharap ada kebijakan dari pemerintah agar tunjangan ini bisa ada realisasi pencaiarannya,”ucapnya.

Terkait permasalahan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten OKI Fahrul Rozi melaui Sekretaris DPMD Suhami saat di konfirmasi melaui henpon 08526692xxxx menuturkan terkendalahnya pencairan tunjangan perangkat Desa akibat laporan APBDes 2017 belum terselesaikan oleh desa dan juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) desa tahun 2016 belum ada laporan.

“Dana tunjangan perangkat ini sudah ada,bukanya kita dalam arti menunda-nunda pencairan tunjangan perangkat desa,karena salah satu persyaratan untuk bisa dicairkan harus terlebih dahulu APBDesnya selesai dibuat dan juga LKPJ desa tahun 2016 juga harus sudah ada laporan,”terang Suhaimi.

Dikatakan dia kalau pemerintah desa kurang mampu atau belum paham dalam pembuatan APBDes dan LKPJ seharusnya mintah petunjuk kepada DPMD bagaimana solusinya jangan berdiam diri akibatnya menghambat pencaiarn tunjangan perangkat.

”Saya himbau kiranya pemerintah desa yang belum paham masalah lapoaran APBDes dan LKPJ Desa kiranya dapat berkoordinasi kepihak kita jangan hanya berdiam diri,akibatnya seperti ini,ya kalau kita cairkan tidak prosedur kita yang salah,kan berbahaya,”ungkap Suhaimi.(aziz)