DPRD Banyuasin MoU T4D Bersama Kejari Banyuasin

Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam dan Kajari Banyuasin La Kamis saat menandatangan Kesepahaman terkait Datun

Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam terima cinderamata dari Kajari Banyuasin La saat penandatanganan MoU

BANYUASIN oganpost.com-Guna mendapatkan perlindungan hukum hari ini DPRD Banyuasin mengadakan MOU dengan Kejari Banyuasin, baik konsultasi tentang hukum, maupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdatun.

"Kami harapkan kepada Kajari Banyuasin sebelum menandatangani berita acara MoU ini, ada masukan dan arahan dari kajari tentang kebijakan yang ada serta aturan yang kira -kira dapat kami jalankan," terang Ketua DPRD Banyuasin. H. Agus Salam, saat memberikan kata sambutan pada acara MoU di Ruang Rapat DPRD Banyuasin rabu (8/3).

Dirinyapun berharap kedepan dengan terjalinnya kerjasama ini, dapat mempererat hubungan antara lembaga DPRD maupun dengan Kejari Banyuasin," MoU ini langkah awal kita untuk melangkah kedepan, kita berharap adanya kerja sama ini, DPRD Banyuasin dapat lebihbaik lagi, " tuturnya

Sementara itu, Kajari Banyuasin menjelaskan bahwa dalam kerja sama tersebut ada empat poin yang akan kita sepakati, sebab di Kejari pun ada bebepara bidang, seperti bidang program, pidsus, pidum.

"Satu program yang akan kita sepakati yaitu adanya Tim 4 D yaitu tim Pengawalan, Pengawasan , Pemerintah dan Pembangunan Daerah, "terang LA Kamis. SH. MH Kajari Banyuasin.

Kata dia , tugas kajari yaitu memberikan bantuan hukum, lo/pendampingan, pelayanan hukum, pelayanan datun dan tatausaha Negara, " Kami juga menerima jika ada rekan-rekan DPRD yang mau konsultasi kita sediakan pelayanan dan penyuluh,bisa juga untuk mengarahkan masyarakat dalam berkonsultasi tentang hukum, sebab kita buka pelayanan geratis, " tegasnya

Namun sambung LA Kamis, walaupun demikian meskipun kita sudah bekerja sama namun tidak menutup kemungkinan jika ada yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku diluar MoU maka tetap akan kita proses.

" Kecuali ada 1 hal, jika sudah ditegur masih tidak mau, terpaksa kita masuk kerana Hukum, apa lagi jika memang diluar MoU tetap akan kita proses,"tutupnya.(adv humas DPRD Banyuasin/armadi)