DPMPD OKI Genjot Kuantitas BUMDes

Plh Sekretaris BPMPD ,Suhaimi.

Kayuagung OKI, oganpost.com - Salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk menggenjot kuantitas desa yakni dengan segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data yang dimiliki, tercatat baru sekitar 30-an desa yang telah memiliki BUMDes.

"Dari 314 desa di 18 kecamatan dalam Kabupaten OKI, ternyata BUMDes sudah terbentuk di sejumlah kecamatan diantaranya Kecamatan Mesuji ada 14 desa dan Mesuji Makmur ada 15 desa. Tapi secara lisan ada juga di kecamatan lain yang mengklaim telah membentuk BUMDes. Kita sudah surati tiap desa untuk segera membentuk BUMDes karena banyak keuntungannya," ujar Plh Sekretaris BPMPD, Suhaimi, Senin (27/2).

Menurut dia, rata-rata desa yang telah memiliki BUMDes telah memiliki usaha, baik itu usaha sarana produksi padi, pinjaman lunak untuk modal usaha, tenda kursi dan lainnya.

Keberadaan BUMDes ini, lanjut dia, berada dibawah naungan dan tanggungjawab Kepala Desa (Kades). Dalam hal pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke Kades dengan melibatkan masyarakat setempat.

"Dana desa dapat dijadikan sebagai penyertaan modal untuk menggerakkan BUMDes. BUMDes ini sangat berbeda dengan koperasi karena BUMDes adalah milik desa," tuturnya.

Dia mengklaim adanya BUMDes ini sangat membantu desa sendiri menginggat saat ini desa sudah terlalu banyak memiliki aset, namun aset itu tidak diinventarisir.

Dengan adanya BUMDes, desa bisa mengelola usahanya sendiri, paling kecil bisa mengelola sampah, tenda, kursi dan usaha lainnya.

Dia menargetkan hingga tutup buku tahun 2017 nanti, semua desa yang ada di Kabupaten OKI telah membentuk BUMDes. Bahkan pihaknya telah mengimbau seluruh Kades agar segera membentuk BUMDes.

"BUMDes sebagai salah satu syarat disalurkannya bantuan pemerintah pusat sehingga bagi desa yang belum memiliki BUMDes akan terhambat bantuan yang disalurkan pusat," kata Suhaimi seraya menyatakan adapun kelemahan yang dimiliki tiap desa sehingga BUMDes belum terbentuk yakni lemahnya SDM dalam memaksimalkan BUMDes, belum terangkumnya aset desa dan lainnya.(red)