KPUD OI Akui Kelalaian Pihaknya Terkait Ditemukan DPT Ganda
Massuryati saat dibincangi awak media |
OI. Indralaya
OganPost.com
Pilkada Kabupaten Ogan Ilir (OI) terus memanas, setelah ditemukannya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebanyak 26 ribu lebih oleh Tim Paslon nomor urut 1 Helmy Yahya - Muchendi Mahzareki, menuai tudingan sejumlah pihak jika KPUD OI tidak independen dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Pemerhati Pilkada OI Yudi Kemi SH menyayangkan kinerja KPUD OI yang dianggap telah lalai dalam menyusun dan merekap DPT, menurutnya angka yang cukup fantastis jika memang benar DPT tersebut bermasalah. "Saya merasa ada indikasi kesengajaan oleh pihak KPUD OI, kok bisa DPT hingga puluhan ribu bermasalah dan tidak terpantau selama ini, saya bingung bagaimana kinerja KPUD OI ini," tegasnya.
Dikatakan Yudi dalam pengamatannya selama ini kinerja KPUD OI terus menjadi sorotan, mulai dari penetapan Paslon yang berubah-ubah, Pelipatan Kertas Suara yang dilakukan tidak dikabupaten, dan sekarang ditemukan DPT bermasalah dan angkanya cukup besar.
"Kita berharap KPUD OI ini segera di audit oleh pihak terkait, jangan sampai Pilkada OI diciderai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila perlu KPUD OI ini diambil alih saja oleh KPU Provinsi, karena saya nilai ada unsur kesengajaan dilakukan oleh KPUD OI untuk melakukan indikasi kecurangan," beber Yudi.
Menanggapi hal ini Komisioner KPUD OI Bidang Tekhnis Penyelenggaraan dan Hupmas Massuryati mengakui jika kelalaian pihaknya dalam penginputan DPT oleh operator PPK dan PPS sehingga bisa timbul DPT ganda dan tidak memenuhi syarat. "Memang kita temui ada kesalahan operator yang menginput DPT hingga sampai delapan kali nama yang sama, hal itu dikarenakan human error perangkat komputer yang merekap nama-nama DPT," ujarnya.
Namun kata Massuryati dirinya membantah jika hingga 26 ribu DPT yang ganda atau tidak memenuhi syarat seperti yang dilaporkan saat ini, menurutnya setelah dilakukan pencermatan memang ada sekitar 2 ribu DPT yang tidak memenuhi syarat. "Ya memang ada DPT yang sama dan sisanya adalah tidak cukup umur, meninggal, TNI, Polri, dan terganggu ingatan. Semua ini akan kita kroscek ulang dan akan segera dicoret DPT yang bermasalah," imbuhnya.
Terkait laporan adanya DPT bermasalah hingga puluhan ribu, Massuryati meminta pihak yang melaporkan tersebut untuk membuktikannya secara otentik kepada pihaknya. "Kita minta datanya mana, kecamatan mana dan desa mana biar lebih jelas, karena setahu kami cuma kecamatan Indralaya Utara yang ditemukan ada DPT ganda dan bermasalah," jelasnya seraya mengaku jika pihaknya telah menerima surat dari KPU Provinsi untuk melakukan koreksi terhadap DPT dan DPTB1 hingga H-6 pencoblosan.
Masih kata dia, kedepan pihaknya akan mengevaluasi PPK dan PPS di Kecamatan Indralaya Utara yang memang telah terbukti lalai dalam penginputan DPT selama ini hingga ditemukan ribuan DPT bermasalah. "Selama ini para operator di PPK dan PPS sudah sering kita berikan Bimtek, tapi memang kita akui masih banyak operator yang belum memahami dalam perekapan DPT ini, sehingga ditemukan DPT yang tidak memenuhi syarat," tukasnya.(frd)
Pilkada Kabupaten Ogan Ilir (OI) terus memanas, setelah ditemukannya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebanyak 26 ribu lebih oleh Tim Paslon nomor urut 1 Helmy Yahya - Muchendi Mahzareki, menuai tudingan sejumlah pihak jika KPUD OI tidak independen dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Pemerhati Pilkada OI Yudi Kemi SH menyayangkan kinerja KPUD OI yang dianggap telah lalai dalam menyusun dan merekap DPT, menurutnya angka yang cukup fantastis jika memang benar DPT tersebut bermasalah. "Saya merasa ada indikasi kesengajaan oleh pihak KPUD OI, kok bisa DPT hingga puluhan ribu bermasalah dan tidak terpantau selama ini, saya bingung bagaimana kinerja KPUD OI ini," tegasnya.
Dikatakan Yudi dalam pengamatannya selama ini kinerja KPUD OI terus menjadi sorotan, mulai dari penetapan Paslon yang berubah-ubah, Pelipatan Kertas Suara yang dilakukan tidak dikabupaten, dan sekarang ditemukan DPT bermasalah dan angkanya cukup besar.
"Kita berharap KPUD OI ini segera di audit oleh pihak terkait, jangan sampai Pilkada OI diciderai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila perlu KPUD OI ini diambil alih saja oleh KPU Provinsi, karena saya nilai ada unsur kesengajaan dilakukan oleh KPUD OI untuk melakukan indikasi kecurangan," beber Yudi.
Menanggapi hal ini Komisioner KPUD OI Bidang Tekhnis Penyelenggaraan dan Hupmas Massuryati mengakui jika kelalaian pihaknya dalam penginputan DPT oleh operator PPK dan PPS sehingga bisa timbul DPT ganda dan tidak memenuhi syarat. "Memang kita temui ada kesalahan operator yang menginput DPT hingga sampai delapan kali nama yang sama, hal itu dikarenakan human error perangkat komputer yang merekap nama-nama DPT," ujarnya.
Namun kata Massuryati dirinya membantah jika hingga 26 ribu DPT yang ganda atau tidak memenuhi syarat seperti yang dilaporkan saat ini, menurutnya setelah dilakukan pencermatan memang ada sekitar 2 ribu DPT yang tidak memenuhi syarat. "Ya memang ada DPT yang sama dan sisanya adalah tidak cukup umur, meninggal, TNI, Polri, dan terganggu ingatan. Semua ini akan kita kroscek ulang dan akan segera dicoret DPT yang bermasalah," imbuhnya.
Terkait laporan adanya DPT bermasalah hingga puluhan ribu, Massuryati meminta pihak yang melaporkan tersebut untuk membuktikannya secara otentik kepada pihaknya. "Kita minta datanya mana, kecamatan mana dan desa mana biar lebih jelas, karena setahu kami cuma kecamatan Indralaya Utara yang ditemukan ada DPT ganda dan bermasalah," jelasnya seraya mengaku jika pihaknya telah menerima surat dari KPU Provinsi untuk melakukan koreksi terhadap DPT dan DPTB1 hingga H-6 pencoblosan.
Masih kata dia, kedepan pihaknya akan mengevaluasi PPK dan PPS di Kecamatan Indralaya Utara yang memang telah terbukti lalai dalam penginputan DPT selama ini hingga ditemukan ribuan DPT bermasalah. "Selama ini para operator di PPK dan PPS sudah sering kita berikan Bimtek, tapi memang kita akui masih banyak operator yang belum memahami dalam perekapan DPT ini, sehingga ditemukan DPT yang tidak memenuhi syarat," tukasnya.(frd)
No comments