Ponpes Modern Sriwijaya Tanjung Raja Disoal
 |
| Saat Peresmian Ponpes Sriwijaya Mei 2015 Lalu |
OI Indralaya oganpost.com-Yayasan Pondok Pesantren Modern Sriwijaya yang berlokasi didesa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI) disoal. Pasalnya Ponpes ini berdiri dilahan Pemkab OI dan pembangunannya menggunakan APBD OI. Hal ini menjadi pertanyaan sejumlah anggota DPRD OI terkait status kepemilikannya, karena dikhawatirkan ada penggelapan aset daerah.
Menurut Hilmin Juru Bicara Fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna pembahasan RAPBD OI Rabu (18/11), di Gedung DPRD setempat. Pembangunan Yayasan Ponpes Sriwijaya hampir seratus persen bersumber dari anggaran menggunakan APBD OI.
"Jika memang yayasan itu punya pribadi kenapa pembangunannya menggunakan APBD OI, dan jika punya Pemkab OI apakah telah masuk sebagai aset daerah, hal inilah yang harus diperjelas," ujar Hilmin.
Ia menambahkan pihak eksekutif harus mendata ulang kembali kepemilikan aset daerah OI, seperti yang diketahui sekarang saja Pejabat Bupati OI H Yulizar Dinoto belum menggunakan layaknya mobil dinas bupati, padahal sepengetahuannya pengadaan aset mobil dinas Bupati OI sudah ada sejak lama.
"Terkait Hutang Pokok Pemkab OI kepada pihak ke tiga sebesar Rp 190 Miliar, yang rencananya akan dianggarkan pada APBD OI sebesar Rp 170 Miliar, fraksi kami berharap hutang pokok itu dapat di audit ulang oleh BPKP sehingga semuanya jelas dan transparan," tegas Hilmin.
Hal senada juga diungkapkan Jubir Fraksi Bekibar Sevvy Yossa dan Rahmadi Djakfar serta Azmi A Hadi dari fraksi PAN. Para anggota dewan OI ini berharap pihak eksekutif dapat menjelaskan status Yayasan Sriwijaya yang dipimpin oleh ustad Idrus dimana biaya pembangunannya dibantu oleh Pemkab OI diduga sekitar Rp 2 Miliar.
"Kami juga berharap Pj Bupati OI dapat mengevaluasi pencapaian kinerja kembali seluruh skpd-skpd yang perlu di rotasi, sedangkan terkait penyertaan modal ke PDAM tirta ogan sebesar Rp 800 juta, disarankan agar di alihkan penyertaan modal itu ke PU Cipta Karya OI," ungkap Sevvy Yossa.
Sementara Kabag Perlengkapan OI Syamsu Ardi mengaku mengetahui tentang Yayasan Ponpes Sriwijaya, menurutnya ponpes ini memang milik pribadi, namun jika pembangunannya dianggarkan oleh APBD Oi Syamsu tidak bisa berkomentar banyak karena bukan bidangnya.
"Kami masih memegang surat permohonan Hibah dari ponpes tersebut, namun hingga saat ini permintaan hibah tersebut belum disetujui Pemkab Ogan Ilir lantaran surat menyurat lahan tersebut belum kita pegang sejak dilimpahkan Pemkab OKI beberapa tahun yang lalu," beber Syamsu Ardi.
Syamsu sendiri mengatakan jika lahan Ponpes Sriwijaya tersebut merupakan lahan Workshop Dinas PU BM Ogan Ilir, namun karena jaraknya yang cukup jauh dari dinas terkait, lahan tersebut tak difungsikan. "Saat ini kita tidak lagi mengurusi aset daerah, karena sudah dipisah ke BPKAD OI, untuk lebih lanjut silahkan ditanyakan ke BPKAD OI," tandasnya.
Terpisah Kepala BPKAD OI Faisal saat dihubungi melalui selulernya, akan segera mengecek kebenaran lahan PU BM OI yang ditempati ponpes sriwijaya, karena BPKAD sendiri baru saja dibentuk sehingga banyak berkas yang masih disusun dan diteliti. "Nanti akan saya infokan jika sudah dapat berkasnya," singkat Faisal.(frd)
Menurut Hilmin Juru Bicara Fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna pembahasan RAPBD OI Rabu (18/11), di Gedung DPRD setempat. Pembangunan Yayasan Ponpes Sriwijaya hampir seratus persen bersumber dari anggaran menggunakan APBD OI.
"Jika memang yayasan itu punya pribadi kenapa pembangunannya menggunakan APBD OI, dan jika punya Pemkab OI apakah telah masuk sebagai aset daerah, hal inilah yang harus diperjelas," ujar Hilmin.
Ia menambahkan pihak eksekutif harus mendata ulang kembali kepemilikan aset daerah OI, seperti yang diketahui sekarang saja Pejabat Bupati OI H Yulizar Dinoto belum menggunakan layaknya mobil dinas bupati, padahal sepengetahuannya pengadaan aset mobil dinas Bupati OI sudah ada sejak lama.
"Terkait Hutang Pokok Pemkab OI kepada pihak ke tiga sebesar Rp 190 Miliar, yang rencananya akan dianggarkan pada APBD OI sebesar Rp 170 Miliar, fraksi kami berharap hutang pokok itu dapat di audit ulang oleh BPKP sehingga semuanya jelas dan transparan," tegas Hilmin.
Hal senada juga diungkapkan Jubir Fraksi Bekibar Sevvy Yossa dan Rahmadi Djakfar serta Azmi A Hadi dari fraksi PAN. Para anggota dewan OI ini berharap pihak eksekutif dapat menjelaskan status Yayasan Sriwijaya yang dipimpin oleh ustad Idrus dimana biaya pembangunannya dibantu oleh Pemkab OI diduga sekitar Rp 2 Miliar.
"Kami juga berharap Pj Bupati OI dapat mengevaluasi pencapaian kinerja kembali seluruh skpd-skpd yang perlu di rotasi, sedangkan terkait penyertaan modal ke PDAM tirta ogan sebesar Rp 800 juta, disarankan agar di alihkan penyertaan modal itu ke PU Cipta Karya OI," ungkap Sevvy Yossa.
Sementara Kabag Perlengkapan OI Syamsu Ardi mengaku mengetahui tentang Yayasan Ponpes Sriwijaya, menurutnya ponpes ini memang milik pribadi, namun jika pembangunannya dianggarkan oleh APBD Oi Syamsu tidak bisa berkomentar banyak karena bukan bidangnya.
"Kami masih memegang surat permohonan Hibah dari ponpes tersebut, namun hingga saat ini permintaan hibah tersebut belum disetujui Pemkab Ogan Ilir lantaran surat menyurat lahan tersebut belum kita pegang sejak dilimpahkan Pemkab OKI beberapa tahun yang lalu," beber Syamsu Ardi.
Syamsu sendiri mengatakan jika lahan Ponpes Sriwijaya tersebut merupakan lahan Workshop Dinas PU BM Ogan Ilir, namun karena jaraknya yang cukup jauh dari dinas terkait, lahan tersebut tak difungsikan. "Saat ini kita tidak lagi mengurusi aset daerah, karena sudah dipisah ke BPKAD OI, untuk lebih lanjut silahkan ditanyakan ke BPKAD OI," tandasnya.
Terpisah Kepala BPKAD OI Faisal saat dihubungi melalui selulernya, akan segera mengecek kebenaran lahan PU BM OI yang ditempati ponpes sriwijaya, karena BPKAD sendiri baru saja dibentuk sehingga banyak berkas yang masih disusun dan diteliti. "Nanti akan saya infokan jika sudah dapat berkasnya," singkat Faisal.(frd)
%20oki.png)
No comments