4 Kali WTP, OKI Terima Penghargaan Dari Kemenkeu

OKI Kayuagung oganpost.com-Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir karena berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.

Piagam WTP diserahkan langsung oleh Menkeu Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Jum’at (2/10/15) di Jakarta.

Bupati OKI yang diwakili Sekretaris Daerah OKI, H. Husin, S. Pd, MM usai menerima penghargaan mengatakan opini WTP merupakan motivasi bagi jajarannya untuk terus melakukan perbaikan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

"Jadi penyemangat bagi jajaran Pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah" ungkapnya.

Opini WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten OKI tahun ini merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 201,Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP itu sebelumnya telah diserahkan kepada Bupati OKI, Iskandar, SE dan Ketua DPRD OKI, H.M. Yusuf Mekki, S. Sos oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, SE., MM di Palembang, (28/5/15) lalu.

Dalam sambutannya pada kesempatan tersebut, Iskandar mengatakan prestasi itu diraih berkat kerja keras seluruh penyelenggara pemerintah daerah di Ogan Komering Ilir,menurut dia, keberhasilan apa pun tidak bisa dicapai jika tidak dibarengi dengan manajemen dan tata kelola anggaran yang benar.

“Ini prestasi yang sangat sulit dicapai karena terkait pengelolaan keuangan di mana sebagian daerah bermasalah bahkan sampai bermuara pada persoalan hukum,” jelasnya di Kantor BPKP Palembang.

Kepala DPPKAD OKI, Daud, S. IP, M. Si mengatakan untuk mempertahankan opini WTP, sejumlah langkah dilakukan Pemkab OKI antara lain, melakukan perbaikan regulasi keuangan daerah, melakukan kerja sama dengan mentor institusi seperti BPK, Kejari Kayuagung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan DPRD serta melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan.

“Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan information technology (IT) seperti menerapkan e-Budgeting melalui Simda,semua sudah kita lakukan di OKI,”terang Daud.(hms)